BENGKULU, INVESTIGASI — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Syamsu Ihwan, secara resmi menyatakan menolak mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD se-Indonesia.
Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen nyata terhadap prinsip efisiensi anggaran daerah, penggunaan keuangan publik yang bijaksana, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Bengkulu.
”Keputusan ini saya ambil sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip efisiensi anggaran, penggunaan keuangan daerah secara bijaksana, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Bengkulu,” tegas Syamsu Ihwan melalui surat pernyataan tertulis yang ditandatanganinya pada 26 Oktober 2026.
Pertimbangan Skala Prioritas dan Asas Manfaat
Syamsu menilai bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus dicermati secara ketat dengan mengutamakan asas manfaat serta kepentingan publik. Menurutnya, anggaran yang bersumber dari uang rakyat wajib dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan langsung untuk menjawab berbagai kebutuhan mendesak masyarakat.
Penolakan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pelaksanaan tugas legislatif perlu senantiasa mempertimbangkan skala prioritas. Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bengkulu, efisiensi anggaran menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Menjaga Fungsi Pengawasan dan Kepercayaan Publik
Sebagai wakil rakyat, Syamsu mengemban tiga fungsi utama dewan, yakni legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menuntut setiap anggota legislatif untuk memastikan bahwa kebijakan serta alokasi anggaran daerah senantiasa berorientasi pada aspirasi rakyat.
Ia tidak menampik bahwa peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis pada dasarnya bermanfaat untuk penguatan kompetensi. Kendati demikian, setiap kegiatan kedinasan tetap harus diuji tingkat urgensi, efektivitas, dan kemanfaatannya terhadap keuangan daerah.
”Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan sikap bertanggung jawab, kebijakan yang berpihak pada kebutuhan publik, serta komitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bengkulu,” pungkasnya.
Penulis: M Martanus
About the Author
