PADANG, INVESTIGASI–
Dua anggota operator/ Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) Bougenvile, Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang, Junaidi dan. M. Yusuf, merasakan duka yang mendalam.
Kenapa tidak! Menuntut hak yang selama ini tak sesuai perjanjian, bukannya mendapat keadilan. Malah, mereka dipecat oleh Jurnal Ketua LPS Bougenvile, Lubuk Minturun
Naas,
lelah dan ‘litak, terlihat dari raut wajahnya. Sebab, sampai saat ini masalahnya tak kunjung reda dan tidak direspon instansi terkait
Mereka semakin resah dan gelisah, kemana harus mengadukan nasib Ibaratnya, sudah jatuh di timpa tangga pula. Honornya diberikan tidak transparan, juga BBM operasionalnya, tak sesuai berujung petaka
Padahal, mereka hanya minta kejelasan kepada Pengurus LPS Lubuk Minturun, bukan direspon, malah mereka dipecat.
Kini mereka Luntang Lantung, tak tahu kemana lagi harus mengadu. Sementara, mereka masih punya tanggungjawab terhadap anak dan istri
Kasus ini, menjadi catatan hitam engelola program Padang Rancak dan bersih yang dicanangkan Walikota Fadly Amran untuk 5 tahun ke depan.
Ditengah gebyarnya program itu, Kini mereka berjuang mencari keadilan. Tertempuh juga jalan mengadukan nasib ke Kantor Inspektorat Padang (KPK nya Pemko Padang – Red).
Dan, sebelumnya juga mengadu kepada anggota DPRD Kota Padang, Senin (26/10/26), sampai sekarang belum ada jawaban
Mereka hanya berharap dan menunggu, jika ada yang berpihak kepadanya demi mecari kebenaran.
Waktu itu, mereka diterima, anggota Fraksi PKS, Rafdi Ketua Fraksi dan Ja’ far yang juga Ketua Komisi III.
Dalam pertemuan tersebut anggota dewan sangat prihatin dan ingin menelusuri permasalahan tersebut.
“Kenapa orang orang yang bekerja tanpa lelah setiap hari memungut sampah secara dor to dor ke rumah warga malah diperlakukan semena mena,” itu yang terucap saat pertemuan
Seharusnya mereka dibina, tetapi malah diperlakukan tidak baik. Anggota dewan itu berjanji akan menelusuri permasalahan tersebut dan akan memanggil dinas terkait, DLH Kota Padang minta keterangan yang lebih kongkrit atas tindakan Pimpinan LPS Lubuk Minturun tersebut
Sebelumnya dilaporkan oleh petugas tersebut, Kerja keras petugas operator/ membawa sampah dari rumah ke rumah, seakan tak dihargai. Bahkan, terkesan diintimidasi
Nasib ini dialami dua operator Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) Bougenvile, Lubuk Minturun. Kenapa tidak, hak yang diterima tak sesuai kinerja dan perjanjian. Karena, ada gaji dan BBM Operator indikasi di sunat oleh Ketua LPS
Begitu juga Surat Kuasa, terkesan direkayasa. Karena dibuat sehari sebelum berita ini diterbitkan. Artinya, Surat Kuasa untuk tahun 2025 dan 2026, dibuat, Kamis (8/10)
Inipun menjadi tanda, Surat Kuasa terkesan dibuat tergesa gesa, itupun langsung dua tahun, meski belum ditanda tanganiCari Peta Wilayah
Inipun menjadi tanda tanya enam operator LPS Bougenvile, antara lain Junaidi dan Muhammad Yusuf di kantor Investigasi Group Padang, Jumat (9/10), mereka menceritakan segala keluh kesah yang dialami akibat perlakukan Ketua LPS tersebut.
Bukan tanpa alasan, katanya 6 orang operator menerima gaji yang berbeda dan tak sesuai dengan Pembayaran Gaji Petugas Bentor LPS Bougenvile. Seharusnya, mereka menerima Rp3.317.000, sampai ketangan dipotong Rp100 ribu hingga Rp200 ribu
Begit juga uang BBM, tertulis di daftar Tanda Terima BBM LPS Bougenvile Rp968.000. Diberikan hanya 72 liter. Itupun dibeli di rumah Ketua LPS dengan harga Rp12.000 / liter. Sama dengan beli minyak centenganSewa Angkut Sampah
Membuat operator LPS terasa pilu, baik gaji maupun BBM langsung di tanda tangani Ketua LPS, bukan tanda tangan operator bersangkutan, Indikasi mendapat ancaman berhenti juga dilakukan, jika tak mau menerima gaji dan BBM yang telah diberikan, yang mereka tak pernah langsung mendatangi aprah gaji/ honor setiap bulannya berselang waktu sekitar dua tahun.
Kepada investigasi mereka mengaku merasa terancam dipecat, bila tidak mau menandatangani Surat Kuasa kepada Ketua LPS, menandatangani aprach gaji dan perbaikan becak motor bila rusak.Tur Danau
Ke enam petugas pengumpul sampah dari rumah ke rumah tersebut tidak mampu berkutik terhadap ulah oknum Ketua LPS Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Padang tersebut.
Mereka hanya menuntut keterbukaan pihak Ketua LPS Lubuk Minturun. Kenapa mereka selama dua tahun tidak pernah menandatangani amprach gaji dan perbaikan becak motor.
“Sepertinya, kami lihat pihak oknum Ketua LPS yang langsung menandatangani amprach gaji tersebut. Kok begitu’” kata M.Yusuf heran
Untuk itu, mereka menuntut pihak yang berkompeten membersihkan permasalahan ini, baik Lurah setempat, Camat Koto Tangah atau Kepala Dinas DLH Kota Padang
“Kami tidak ingin diperlakukan seperti orang bodoh. Jangan kami dianggap tidak tahu perlakuan seperti itu,” kata M.Yusuf lagi .
Padahal, kami sudah melaksanakan tugas dengan baik. Tapi, diberlakukan seperti ini. “Apa kesalahan yang kami lakukan, sehingga gaji dan BBM disunat,” katanya
Masalah lain yang terjadi, tiba tiba Bendahara diganti ditengah jalan. Entah apa alasannya. Hingga berita ini diturunkan, media ini belum mendapatkan konfirmasi dari Ketua LPS Bougenvile. -Redaksi.
About the Author
