Banyak persoalan dibicarakan saat diskusi memakan waktu 3 jam bersama Era Sukma Munaf, Kadis Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar. Termasuk juga, menjadi perbincangan keterlambatan pembangunan di daerah ini. 

Ada asumsi, pembangunan infrastruktur Provinsi Sumbar lamban dibanding provinsi lain, termasuk provinsi tetangga. Padahal, anggaran diterima melalui dana APBN tak jauh beda. Tentu, menjadi tanda tanya, kenapa anggaran sama, tapi provinsi lain, jauh lebih maju pembangunan infrastruktur.

Anggaran melalui APBD maupun APBD Pemrov Sumbar, lebih banyak disedot pada penanganan bencana. Tak seperti, provinsi lain yang lebih banyak menggunakan untuk pembangunan infrastruktur, terutama didaerah perkotaan. Sehingga, terlihat lebih maju dibanding Provinsi Sumbar.

Apa yang dikatakan, Era Sukma Munaf, Kadis Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, saat diskusi diruang kerjanya, beberapa hari lalu bukan tanpa alasan. Pembuatan krip pantai, pengendalian banjir dan penanganan jalan longsor menyedot anggaran besar. Untuk pembuatan krib pantai disatu titik saja, menghabiskan anggaran puluhan miliyar.

Berapa panjang Pantai di Sumbar, baik di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman sampai Kabupaten Pasaman Barat yang harus dibangun krib pantai setiap tahun. Dan, berapa pula anggaran tersedot untuk pengendalian banjir yang ada di Sumbar. Satu lokasi satu, bisa menelan dana puluhan miliyar. Berapa panjang Sungai yang harus dibangun pengendalian banjir.

Begitu juga penanganan longsor dibeberapa titik di jalan. Ini juga menyedot anggaran tak kecil. Apalagi, beberapa ruas jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota rawan longsor. Artinya, berapa pun besar dana APBN di Sumbar maupun dana APBD yang, sebagian sudah tersedot untuk penanganan bencana. Dan, penanganan bencana sungai, pantai dan jalan itu, tentu tak begitu berpengaruh terhadap pembangunan insfrastruktur. Bersambung