
Pasbar, Investigasionline– Menyusul peristiwa pengendara yang meninggal dunia setelah terjatuh ke saluran irigasi di pinggir jalan Nasional, di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pasbar mengambil langkah antisipasi dengan membangun pagar pengaman dari besi di sekitar lokasi kejadian.
Pembangunan pagar tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan serupa yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Meski kewenangan pengelolaan saluran irigasi tersebut berada di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera Barat, Dinas PUPR Pasbar tetap mengambil langkah konkret demi kepentingan keselamatan warga.
Kepala Dinas PUPR Pasbar, Bambang Sumarsono, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Ziad Abdul Rozaq, Senin (16/11/2026), mengatakan bahwa pemasangan pagar besi tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap keselamatan masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut.
“Dengan melakukan pemasangan pagar pengaman ini, kita berharap tidak ada lagi korban berikutnya. Keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” kata Ziad.
Sementara itu, Pengamat Daerah Irigasi Batang Tongar BWS V Padang, Sumatera Barat, Ramadhan Soni, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap kondisi jaringan irigasi setelah terjadi peningkatan debit air akibat hujan. Bahkan, pintu aliran irigasi telah ditutup untuk mengantisipasi meluapnya air ke kawasan permukiman.
Menurutnya, setelah hujan turun, petugas melakukan pengecekan ke arah kawasan perumahan guna memastikan pintu irigasi dalam kondisi tertutup. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian aliran air agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar.
Namun, persoalan yang ditemukan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan debit air. Ia menyebutkan, terdapat indikasi perubahan fungsi lahan di kawasan sekitar saluran irigasi menjadi kawasan permukiman. Kondisi tersebut diduga turut memengaruhi kemampuan saluran dalam menampung dan mengalirkan air, terutama ketika hujan deras.
Ia juga menyoroti adanya sejumlah pembangunan di atas kawasan jaringan irigasi. Bahkan, menurutnya, terdapat laporan mengenai penerbitan izin mendirikan bangunan di wilayah aliran irigasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang dan aturan pengelolaan sumber daya air.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah . Dalam kegiatan pembangunan tersebut, disebutkan terdapat gorong-gorong atau polongan yang pecah sehingga menghambat aliran air. Selain itu, saluran drainase di tepi jalan juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai dapat memperburuk aliran air ketika terjadi peningkatan debit akibat hujan.
Ia juga menegaskan bahwa saluran drainase maupun jaringan irigasi tidak boleh ditutup karena keberadaannya memiliki fungsi penting dalam mengalirkan air. Apabila saluran tertutup, rusak, atau mengalami penyempitan akibat pembangunan, aliran air berpotensi terganggu dan menimbulkan genangan hingga limpasan ke kawasan permukiman.
Persoalan tersebut membutuhkan penanganan bersama antara pemerintah kabupaten dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap jaringan irigasi. Usulan penanganan dari pemerintah kabupaten perlu dikoordinasikan dengan BWS V agar perbaikan infrastruktur, pengawasan bangunan, serta pengendalian aliran air dapat dilakukan secara terpadu.
Secara regulasi, pembangunan bangunan di atas jaringan irigasi maupun pada kawasan sempadan yang dilarang tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ketentuan tersebut antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi. Pemanfaatan jaringan irigasi untuk kepentingan di luar fungsi pengairan juga harus mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku.
Karena itu, keberadaan bangunan yang diduga mengganggu fungsi jaringan irigasi perlu diperiksa oleh instansi berwenang, termasuk kesesuaian perizinan dan dampaknya terhadap sistem pengairan. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat melakukan penertiban sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memberikan teguran maupun mengambil tindakan administratif. fat


