
PADANG- INVESTIGASI – Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi jajaran Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (16/11/2026).
Pertemuan yang membahas penjajakan kerja sama modernisasi sistem pengelolaan parkir digital di Pasar Raya Fase VII ini dihadiri oleh Area Manager BSI Sumatera Barat Hadi Wijaya Arifin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala BPKAD Hendri Noferi, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan, Kepala Dinas Kominfo Tommy TRD, serta Kepala Dinas Perhubungan Yudi Indra Sani.
Dari bagian itu, penjajakan sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perdagangan dengan pihak BSI ini mencakup digitalisasi pengelolaan parkir di area basement, lantai satu, hingga rooftop Pasar Raya Fase VII. Berdasarkan hasil pemetaan kondisi eksisting di lapangan, kawasan tersebut memiliki kapasitas tampung sebanyak 319 kendaraan dengan potensi retribusi parkir mencapai Rp357 juta per tahun, serta potensi retribusi pengelolaan gedung yang diperkirakan menyentuh angka Rp800 juta per tahun. Dalam arahannya, Fadly Amran meminta Dinas Perdagangan mengkaji rencana kerja sama ini secara komprehensif dengan mempertimbangkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, sekaligus memastikan seluruh transaksi tercatat rapi guna mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. “Saat ini kita sedang melakukan revitalisasi Pasar Raya Padang. Karena itu, pengembangan ekosistem digital menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan pasar yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan visi Kota Padang menjadi kota pintar (smart city),” ujar Fadly Amran.
Ia pun menginstruksikan agar sistem digitalisasi yang dirancang ke depan dapat terhubung secara menyeluruh pada berbagai sektor penerimaan daerah. “Bangunlah satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tidak hanya mencakup pengelolaan parkir, tetapi juga sewa, retribusi, dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya. Dengan demikian, seluruh transaksi dapat tercatat secara transparan,” tambahnya.
Sementara itu, Area Manager BSI Sumatera Barat Hadi Wijaya Arifin mengapresiasi keterbukaan Pemko Padang dalam mengadopsi layanan perbankan syariah berbasis teknologi guna mendukung tata kelola kawasan niaga. “Kami memiliki berbagai macam platform digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, termasuk integrasi pengelolaan parkir, pembayaran retribusi, serta berbagai layanan digital lainnya,” tutur Hadi Wijaya Arifin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan menyebutkan bahwa pihak BSI siap menyalurkan dukungan sarana dan prasarana melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar sistem tersebut segera beroperasi. “Alhamdulillah, BSI memberikan dukungan melalui dana CSR dalam bentuk perlengkapan, peralatan, serta aplikasi pengelolaan parkir digital di Pasar Raya, khususnya Fase VII. Kita berharap sistem ini dapat mulai direalisasikan sebelum 1 Januari 2027 dan nantinya menjadi percontohan bagi pengelolaan pasar lainnya,” pungkas Fizlan Setiawan. -rcd


