PADANG, INVESTIGASI_Ada dusta pada pekerjaan rehabilitasi bangunan pertokoan Koperasi/Pasar (Gedung tidak bertingkat) penataan Pujasera Pantai Padang. Kenapa tidak! Pada plang proyek, tertulis besar besar Utamakan Keselamatan Kerja. Kenyataan dilapangan, tak satupun pekerja menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK)

Wajar saja, timbul kekecewaan warga pada pekerjaan berlokasi di Pantai Padang. Sebab, lain di mulut lain dihati. Lain yang tertulis di plang proyek, lain yang terjadi dilapangan. Hanya pemanis kata, seakan proyek ini sudah sesuai kontrak kerja

Padahal, proyek milik Dinas Pariwisata Kota Padang, bernomor kontrak 000 3.1/31/DDTP/Dispar-PDG/2025, tanggal kontrak 25 Februari 2025, Sistim Managemem Keselamatan, Kesehatan Kerja (SMK3) bagian dari kontrak kerja dan ada anggarannya.

Termasuk untuk beli Alat Pelindung Diri (APD) pekerja, seperti helm, rompi, sarung tangan dan sepatu bot. Apalagi, ini pekerjaan beresiko tinggi, sebab harus membersihkan, merehab beberapa bangunan lama

Pantaslah, proyek yang dikerjakan CV. Citra Perkasa Indah, Konsultan Pengawas CV. Boz Interplan dengan nilai kontrak Rp199.765.144.89, menuai sorotan berbagai kalangan. Sebab, proyek Dinas Pariwisata Kota Padang itu, kejanggalan sudah terlihat pada penggunaan APD. Dan, bisa berlanjut pada pekerjaan fisik

Kurangnya Pengawasan, Tak Sesuai Kenyataan

Telusuran media ini, Senin (10/3), sekira pukul 9.30 WIB Pagi, pekerja sedang melakukan aktifitas pekerjaan. Ada yang membersihkan bangunan lama, memasang kanopi dan mengaduk semen. Tapi, tak terlihat satupun menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Inipun ditanggapi dingin Edwar Bedang, LSM Ampera, saat ditanyakan persoalan ini. Katanya, sudah menjadi kurenah kontraktor main akal akalan dilapangan. Ibarat politik, main pencitraan. Apa dikatakan tak sesuai kenyataan

‘Alat Pelindung Diri (APD) masuk kontrak kerja dan ada anggaran. Untuk menutupinya dibuat di plang Utamakan Keselamatan Kerja. Seakan pekerja dilindungi Alat Pelindungi Diri (APD). Dan, ini awal permainan, masih akan terjadi pada pekerjaan fisik,” katanya, sembari menyebutkan, penyebabnya kurangnya pengawasan. Baik konsultan pengawas maupun dari Dinas Pariwisata Kota Padang.

Penulis

Novri Investigasi