Tahun 2022, ribuan  paket Penunjukkan Langsung (PL) tersebar di kabupaten/kota di Sumbar. Baik itu, di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas  Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) maupun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Provinsi Sumbar. Belum lagi paket PL di kelola kabupaten dan kota.

Banyaknya paket PL, membuka ruang bagi anggota dewan untuk menambah pundi pundi mereka. Disebut sebut, ada fee diharap dibalik paket PL bernuansa Pokok Pikiran (Pokir). Tidak saja, ada penghasilan tambahan, promosi, sosialisasi dan kampanye terselubung terlihat dilokasi pekerjaan paket PL. Karena, dilokasi pekerjaan tertampang spanduk anggota dewan dengan tulisan, pekerjaan proyek ini Pokir si anu

Spanduk, rasanya belum memuaskan, turun kelapangan seakan mengawasi pekerjaan, juga dilakukan. Tersebar di medsos dan dunia maya, anggota dewan berselfia ria dilokasi pekerjaan. Pujian netizen mengalir dibalik status dan poto yang dimuat di medsos. Intinya,  anggota dewan betul betul perduli dengan Daerah Pemilihan (Dapilnya). Dan, bekerja sesuai aspirasi rakyat

Berkembang suara sumbang, untuk Paket PL dibawah Rp200 juta itu, kisaran fee berbeda beda. Bahkan, ada juga langsung dibayar muka. Bayangkan, berapa paket PL setahun didapat, dan berapa reseki tambahan diterima melalui Paket PL itu. Setidaknya, untuk tahun politik 2023, keuntungan ganda bisa dilakukan. Paket PL untuk kampanye, fee untuk biaya operasi. Tak terlalu banyak mengeluarkan dana pribadi untuk sosialisasi.

Tahun 2022, ribuan  paket Penunjukkan Langsung (PL) tersebar di kabupaten/kota di Sumbar. Baik itu, di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas  Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) maupun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Karena paket PL, cara cerdas mempertahankan kursi. Susah bagi pendatang baru untuk mengalahkan pada Pemilu 2024 nanti. Karena, secara tak langsung dana kampanye mereka menggunakan uang negara melalui dana Pokir. Sementara, pendatang baru, membuka kuro sendiri untuk sosialisasi dan biaya kampanye. Asumsi masyarakat anggota dewan telah lama berbuat, pendatang baru, bermodal nekat