PESSEL INVESTIGASI
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Sumatra Barat, mengadakan sosialisasi advokasi dan KIE penanganan stunting bersama mitra kerja Komisi IX DPR-RI di Kantor Camat Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (18/5/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati, Anggota DPR-RI Komisi IX, Darul Siska dan Camat Koto XI Tarusan, Nurlaini, kader KB sekecamatan Koto XI Tarusan serta tokoh masyarakat setempat.
Kepala BKKBN Perwakilan Sumbar, Fatmawati mengatakan, ” saat ini BKKBN Sumbar tengah berupaya menekan angka stunting yang ada di setiap daerah di 19 kabupaten / kota diSumbar, ” katanya.
” Perwakilan BKKBN Sumbar bekerja sama dengan seluruh pihak sebagai upaya untuk terus melakukan sosialisasi serta pendampingan terhadap masyarakat setempat,” jelasnya.
BKKBN Perwakilan Sumbar mengadakan sosialisasi bertujuan mengubah perilaku terhadap masyarakat, terutama masyarakat di Kecamatan Koto XI Tarusan yang wisatanya cukup berkembang.
” Wisatanya berkembang, pertumbuhan manusianya harus juga kembang,” ujarnya.
Selain melakukan sosialisasi ke masyarakat, BKKBN Perwakilan Sumbar juga melakukan intervensi potensi keluarga berisiko stunting berdasarkan pendataan keluarga.
Ia menjelaskan dengan adanya sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengatasi dan mencegah stunting pada anak.
” Kami berharap kepada para peserta sosialisasi yang hadir saat ini dapat menjadi perpanjangan tangan kami untuk menjelaskan pentingnya mengatasi stunting ke tetangga, keluarga atau sanak famili ,” pungkasnya.
Disaat yang sama , Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, Darul Siska, mengatakan selain berkoordinasi dan bekerja sama juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dalam upaya penanganan stunting.
Ia juga mengimbau seluruh masyarakat agar mencukupi segala aspek sebelum menikah, seperti mental, pendidikan yang matang, pengetahuan tentang berumah tangga, agar nantinya bisa melahirkan dan merawat anak dengan baik sehingga terhindar dari resiko stunting.
” Juga dibutuhkan multisektor, butuh peranan-peranan berbagai pihak seperti pemerintah, pemangku adat, masyarakat dan lainnya, karena semua sektor memiliki tugas masing-masing, ” pungkasnya.(don)
