
Diakui tak diakui, pekerjaan proyek tahun 2026 ini, bakal terkendala oleh cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi. Baik, itu proyek menggunakan dana APBD maupun APBN tak akan selesai tepat waktu, apalagi tepat mutu. Tambahan. waktu dan denda permil bakal mendominasi pekerjaan proyek tahun ini.
Lalu, apakah semua proyek terlambat dari jadwal, layak diberi tambahan waktu. Apakah, cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi bisa dijadikan alasan. Bukankah, di Indonesia memang ada musim hujan dan kemarau. Artinya, cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi, harus diperhitungkan dalam pekerjaan, termasuk jika hujan menimbulkan bencana alam
Kalau hujan atau kahar dikaitkan keterlambatan pekerjaan, apakah punya dasar yang kuat. Ingat, hitungannya bukan satu hari hujan, tapi berapa jam hujan. Misalnya, hujan dari jam berapa sampai jam berapa, harus tercatat dibuku harian.
Kalaupun hujan dijadikan alasan pekerjaan terlambat sampai akhir kontrak, itupun tidak boleh lebih dari 5 persen. Begitu juga tambahan waktu 50 hari pekerjaan dan PHO harus memenuhi syarat, bukan sekedar menyelamatkan pekerjaan dan perusahaan.
Banyak persyaratan dan analisa dilakukan, sebelum mengambil keputusan. Sebab, pemberian perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan tambahan waktu 50 hari kerja dua hal yang berbeda.
Perpanjangan waktu, mengacu kepada peraturan pengadaan, penerapan perpanjangan kontrak oleh PPK dapat dilakukan antara lain, adanya pekerjaan tambahan, perubahaan desain ataupun keadaan kahar.
Itupun diberikan sekurang kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak kerja, akibat keadaan kahar dan analisa PPK. Sementara, pemberian kesempatan, beralasan disebabkan kesalahan atau kelalaian penyedia.
PPK dapat memberikan kesempatan tambahan waktu 50 hari kerja. Penyedia mengajukan permohonan kepada PPK. Penyediaan dikenakan denda keterlambatan.
Jika penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, maka dapat dilakukan blaclist kepada penyedia. Dari dua perbedaan diatas, agar dihindari untuk mencegah adanya keterlambatan penyelesaian kontrak
Seperti memastikan waktu pelaksanaan dengan benar, membuat rancangan kontrak yang baik sebelum pengadaan dan saat pelaksanaan kontrak, perlu dibahas rencana mutu kontrak.
Selain itu, beberapa kondisi, kenapa PPK mempertimbangkan pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan kontrak, seperti justifikasi waktu, attitude penyedia dan kompetensi penyedia.
Nah, jadi pertanyaan, apakah tambahan waktu pada pekerjaan waktu pekerjaan yang terlambat dari jadwal, sudah sesuai persyaratan. Sehingga, terhindar dari rekayasa, mark up dan dugaan permainan. Bersambung.
Penulis
Novri Investigasi


