Dua minggu belakangan ini, peristiwa mengebohkan, memecah kesunyian dan menjadi viral seantero nusantara. Proyek konstruksi, seharusnya bisa memberi manfaat bagi masyarakat, justru anggaran di sunat. Tak tanggung tanggung ‘korupsi’ berjemaah mengiringi peristiwa menguncang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kenapa tidak, KPK melakukan operasi senyap di dua wilayah berbeda: Sumatera Utara dan Bangka Belitung, berkaitan dengan E Katalog dan proyek pemeliharaan rutin OTT Lembaga Super Bodi ini, menjerat sejumlah pegawai Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) yang diduga kuat terlibat praktik suap dan manipulasi proyek infrastruktur, bermodus pemeliharaan rutin
Begitu juga di Sumatera Utara berkaitan dengan E. Katalog. Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. OTT ini membongkar dua kasus sekaligus, semuanya terkait dengan proyek infrastruktur jalan bernilai ratusan miliar rupiah.
Proyek pertama berasal dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, sementara proyek kedua berasal dari Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Jika dijumlah, kedua proyek ini memiliki nilai fantastis: Rp 231,8 miliar
Menteri PUPR Akui Belum Mampu Menjaga Integritas
Pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dalam sebuah konferensi pers digelar pada Jumat (4/7/2025) di Kantor Kementerian PU, Jakarta. Dody secara terbuka mengakui, kementerian yang ia pimpin belum mampu menjaga integritas dengan baik. Pernyataan ini menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya sejumlah kasus dugaan korupsi melibatkan pegawai di lingkungan Kementerian PU.
Termasuk melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengakui, hari ini masih belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami
KPK Tangkap Pegawai PU
Pernyataan Dody bukan tanpa alasan. Dalam dua bulan terakhir, KPK melakukan operasi senyap di dua wilayah berbeda: Sumatera Utara dan Bangka Belitung. OTT ini menjerat sejumlah pegawai Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) yang diduga kuat terlibat praktik suap dan manipulasi proyek infrastruktur.
Dody mengaku, sebagai pimpinan kementerian, ia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan pahit tersebut. Bahkan, dengan jentelmen, ia mengucapkan terima kasih secara jujur kepada para aparat penegak hukum — KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Karena lewat mereka-lah titik-titik gelap dalam pelaksanaan proyek bisa terungkap
40% Anggaran Proyek Diduga Bocor
Ironinya, Dody menyebutkan, lebih dari 40% anggaran negara yang disalurkan melalui Kementerian PU berpotensi mengalami kebocoran. Ini semua, akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh oknum di jajarannya. Pihaknya, sedang mendalami proses hukum yang berjalan, khususnya di Balai Besar Wilayah Sungai Bangka Belitung. Indikasinya, kebocoran anggaran dari kementerian kami mencapai lebih dari 40 persen
Meski tidak merinci nominalnya, angka tersebut menjadi indikasi serius betapa dalamnya akar korupsi yang menjalar di tubuh kementerian strategis ini. Anggaran infrastruktur yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, jembatan, bendungan, dan sarana vital lainnya, justru diduga diselewengkan oleh para pelaksana di lapangan.
Infrastruktur Gagal
Dody juga mengaitkan permasalahan integritas ini dengan kinerja makroekonomi nasional, khususnya indikator Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) Indonesia, hingga kini masih berada di angka lebih dari 6 jauh dari ideal.
Kualitas pekerjaan infrastruktur sangat memengaruhi efisiensi investasi nasional. Jika proyek dikerjakan asal-asalan, maka output ekonominya akan sangat rendah. Ini yang menyebabkan ICOR kita tetap tinggi
Dalam konteks pembangunan, ICOR adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa besar tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output ekonomi. Semakin tinggi angkanya, semakin tidak efisien investasi yang dilakukan.
Ia ingin ICOR di bawah enam. Itu hanya bisa dicapai jika kualitas proyek terjaga, dan penegakan hukum tegas. Maka peran aparat sangat krusial
Dody menegaskan bahwa pihaknya kini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pengawasan internal. Ia menyebut akan melibatkan inspektorat jenderal, auditor independen, dan memfasilitasi kerja sama terbuka dengan lembaga antirasuah.
Namun, Dody juga mengakui, upaya internal belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran. Ia meminta dukungan publik agar reformasi birokrasi di kementeriannya bisa berjalan lebih tegas dan transparan.
Ia tidak menutup mata, ini harus jadi momentum perubahan. Kami akan benahi sistem pengadaan, pengawasan, hingga rekrutmen SDM. Semua harus mulai dari integritas
Respons Publik dan DPR
Pernyataan Dody langsung mendapat respons luas dari masyarakat sipil dan anggota legislatif. Beberapa anggota DPR dari Komisi V meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan dalam lima tahun terakhir.
Aktivis antikorupsi dari ICW dan lembaga swadaya masyarakat lainnya juga menilai pengakuan Dody sebagai langkah jujur, namun tidak cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan konkret, termasuk pemecatan pejabat yang terlibat dan pembongkaran jejaring mafia proyek di kementerian.
Apa yang disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo merupakan refleksi mendalam bahwa korupsi di sektor infrastruktur bukanlah persoalan insidental, melainkan sistemik. Jika lebih dari 40% anggaran proyek terancam bocor, maka yang hilang bukan sekadar uang negara, melainkan masa depan pembangunan Indonesia itu sendiri. Mond/Nv
About the Author
