
Tiktoker Bima, mengguliti kinerja Pemrov Lampung. Jalan rusak yang dikritik, memecahkan seantero nusantara. Sehingga, membuat pejabat setempat panas dingin. Alhasil, Presiden Jokowi yang berkunjung ke Lampung dan melihat langsung kondisi jalan, langsung mengambil alih perbaikan. Dana APBN, bakal dikucurkan untuk perbaikan jalan provinsi, kabupaten dan kota.
Seorang Bima telah merubah segalanya. Persoalan terpendam di Provinsi Lampung, bagaikan api dalam sekam. Sekarang memercik, menampar wajar pemerintah setempat. Lalu, bagaimana dengan Provinsi Sumbar. Kok adem adem saja, terhadap permasalahan yang terjadi. Bukan, masalah jalan saja. Proyek mangkrak, juga menjadi persoalan yang terdiamkan. Tak bergema, tak mencuat, apalagi sampai viral.
Padahal, ada beberapa proyek yang mangkrak. Bahkan, ada yang sampai ke ranah hukum. Namun, biasa biasa saja. Tak ada yang memperhatikan, mengkritisi. Sehingga, persoalan ini, hilang bagai ditelan bumi. Gedung Kebudayaan Sumbar, bak hilalang beton yang tumbuh di taman tak bertuan, menghiasi Pantai Padang. Proyek mangkrak senilai Rp32 Milyar itu, disebut sebut telah merugikan keuangan negara lebih kurang Rp731,6 Juta.
Itu berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar. Kerugian keuangan negara itu, disebabkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Tidak saja, terbengkalai, beberapa bangunan Gedung Kebudayaan bak kapal sedang berlayar itu, sudah rusak. Dan, tak kunjung diperbaiki. Bukan saja merusak pemandangan, juga membuat suasana bangunan makin mencekam.
Persoalan lain, mangkraknya mega proyek jaringan jalur Kereta Api Muara Kalaban – Tanjung Ampalu. Sekarang, juga diam membisu. Bahkan, nasib Mak Hitam semakin kelam. Mangkraknya pekerjaan proyek sejak 2016 lalu, berawal 2015 Pemrov Sumbar menindaklanjuti program pemerintah pusat untuk mengembangkan jalur kereta api di Pulau Sumatera (Trans Sumatera).
Namun, sampai 2023 ini, tak terlihat hasil pekerjaan, terutama jalur Kereta Api Muara Kalaban – Tanjung Ampalu. Saat itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam rapat di ruang gubernur, tepatnya 30 Januari 2014, dihadiri beberapa OPD, Wakil Walikota Sawahlunto dan pimpinan PT. Kereta Api Cabang Sumatera Barat, mengatakan, akan fokus pada pekerjaan koridor 6 dan 8 yang menghubungkan Dumai – Pekanbaru – Sijunjung – Sawahlunto. Padang – Padang Panjang – Solok Sawahlunto – Muaro
Entah apa yang terjadi, itupun kurang terealisasi. Bahkan, persoalan yang tak mencuat lagi. Padahal, sudah disosialisasikan Trans Sumatera Barat panjang koridor 6 sekitar 245,09 Km dan koridor 8 sekitar 251.01 Km. Sekarang, sudah lama terbengkalai, mangkrak dan ditinggalkan begitu saja.
Malah, sudah tersebar di medsos terkait keterbengkalaian pekerjaan. Netizen pun bersuara lantang, menanyakan penyebabnya. Disebut sebut persoalan ini, sudah masuk ranah hukum. Sementara, sudah delapan tahun berlalu sejak 2015. Belum ada kabar beritanya. Ada apa? Itupun belum termasuk beberapa proyek lain, termasuk Stadion Utama Sumbar. Bersambung.
Penulis
Novri Investigasi
Wartawan Utama