Oleh : Novri Investigasi

Sebenarnya, sudah lama saya bertanya. Dan, sudah puluhan kali menulis tentang kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Bahkan, di Channel Investigasi, sudah beberapa anggota dewan diwawancarai, termasuk Mastilizal Aye, SH, Ketua Fraksi dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Namun, tak ada tanggapan dan diam membisu. Itu sudah setahun berlalu

Konflik partai pengusung Mahyeldi – Hendri Septa saat Pilkada  Kota Padang, PKS dan PAN menjadi pemicu keterlambatan. Termasuk memperlambat pemberian nama calon dari PKS dan PAN. Entah, apa yang terjadi, tapi banyak orang tahu, apa yang terjadi terutama anggota dewan sendiri. Keterlambatan mengirimkan nama, karena belum ada kesepakatan dua partai pengusung.

Setelah dua tahun berlalu, kursi kosong wakil  walikota sudah terjadi sejak tahun 2021 lalu. Waktu yang teramat panjang. Bahkan, lebih panjang saat kosongnya kursi Wakil Gubernur DKI, pasca Sandi maju pada Pilpres 2019. Dan, memasuki detik detik waktu normal untuk pertandingan sepakbola, pemilihan wakil walikota kembali mengangat. Wajar itu dipertanyakan banyak orang, meski ada yang “taburangsang”

Kenapa tidak, kenapa saat pluit panjang akan dibunyikan, dilakukan pergantian pemain. Dalam dunia sepakbola, mungkin ada strategis tersendiri. Bisa jadi menambah daya serang untuk mengejar ketertinggalan. Atau menambah sektor pertahanan untuk mengamankan kemenangan. Lalu, strategi apa dilakukan untuk memilih wakil walikota, sementara waktu tinggal delapan bulan.

Padahal, lebih setahun menjomblo, Hendri Septa tetap bekerja. Ada istilah sendiri itu lebih baik. Denyut pembangunan terus berjalan, roda perekonomian terus bergerak. Berbagai penghargaan datang, saat jalan sendirian. Semua baik baik saja, tanpa ada keributan. Ya, karena jalan sendirian. Biasanya, keributan kepala daerah dan wakil, terjadi ditengah jalan. Itu sudah menjadi rahasia umum.

Sekarang dua nama sudah dikirim, ketua pemilihan sudah dibentuk. Tentu butuh energi dan materi untuk proses pemilihan Wawako ini. Ada anggaran yang tersedot untuk sebuah proses panjang. Sementara, dana APBD sudah dialokasikan, kalaupun ada anggaran perubahan, tentu diakhir tahun. Setelah terpilih, tentu ada juga anggaran untuk Wawako, termasuk anggaran rumah. Beban APBD bertambah diujung masa jabatan.

.Pertanyaanpun muncul, ditengah kesibukan Pileg dan Pilpres, Kota Padang juga disibuki pemilihan wakil walikota. Sementara, jabatan hanya tinggal rentang waktu delapan bulan. Lalu, apa yang bisa dilakukan wakil walikota dalam waktu yang pendek itu. Atau ini hanya strategi untuk Pilkada Kota Padang 2024 nanti. Entahlah, tak tahu kita apa yang dipikirkan dan strategi apa yang dimainkan. Ya, kita lihat saja, drama diujung jabatan ini.