Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah komando Firli Bahuri, bertindak tegas. Terutama, modus korupsi yang banyak terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terendus selama ini, pokok pokok pikiran atau pokir yang menghasilkan program  dana hibah, sering dimainkan. Soalnya, ada indikasi fee,  persentase dan kompensasi diambil  dari setiap pokir

Tak tanggung tanggung, dana Pokir bagi anggota dewan merupakan tambahan penghasilan yang menggiurkan. Baik itu, paket PL, tender maupun pokir bermodus dana hibah. Sebab, kompensasi fee nya, bisa mencapai 20 – 40 persen dari anggaran dana Pokir itu. Itupun terjadi setiap tahun anggaran. Bahkan, ketika tahun politik, dana pokir dan hibah senjata untuk menarik simpatik warga melalui uang negara. 

Apalagi, dana hibah hibah yang bersentuhan langsung dengan warga. Tinggal membagikan dan menitip kartu nama serta nomor urut. Begitu juga Pokir untuk pekerjaan infrastruktur. Fee dapat sosialisasipun jalan. Karena, dilokasi pekerjaan terpajang spanduk panjang. Pekerjaan ini merupakan pokir si anu. Spanduk itu, dilengkapi poto dan gambar partai. Kampanye gratis bermodus dana pokir

Wajar saja permainan dana pokir ini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab ada indikasi  korupsi pada dana Pokir dan Bansos itu. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mewanti wanti agar anggota dewan jangan ada lagi bermain main dengan pokir. Dan, tak ada alasan biaya politik mahal.

Pernyataan itu, diungkapkan Firli Bahuri dihadapan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD yang hadir secara langsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan maupun virtual dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023.

Pesan disampaikan kepada asosiasi DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, jangan ada lagi yang bermain dengan pokir. Korupsi modus pokir agar tidak terjadi lagi dengan alasan biaya politik mahal. Juga dihimbau, agar para anggota dewan untuk tidak melakukan korupsi dengan modus pokir yang menghasilkan program dana hibah. Bahkan, kick backnya sampai 40 persen.

Lalu, timbul pertanyaan bagaimana dengan E Katalog. Kalau dana pokir ada indikasi permainan antara anggota dewan dengan rekanan. Sementara, E Katalog ada indikasi permainan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan. Sebab, yang menunjuk rekanan adalah PPK dan pekerjaan menjadi tanggungjawab PPK. Dan, terbuka kesempatan kongkalingkong.

Saat bincang bincang dengan Masudi, Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumbar, menyebutkan, E Katalog ini, jabatan PPK dipertaruhkan. Sebab, PPK berperan dalam memilih rekanan untuk mengerjakan proyek dan menjadi tanggungjawabnya. Salah memilih rekanan, beresiko tinggi terhadap PPK itu sendiri. 

Intinya, kalau salah memilih rekanan, berarti PPK yang bertanggungjawab. Lain lagi yang disampaikan Erwin Isril, Ketua DPC Gapeksindo Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Katanya, E Katalog, rentan ciptakan KKN baru. Sebab, semua bisa diseting, mulai dari perencanaan dan proses lelang. Contoh, jika dibutuhkan suatu produk barang, maka akan diseting spesifikasi yang mengarah kepada perusahaan atau prinsipal tertentu.

Disini, mafia dan broker broker proyek mulai bermain untuk melobi para prinsipal atau perusahaan penyedia dengan dalih akan memakai produk mereka. Terpenting mau memberikan sukses fee dalam bentuk diskon yang akan dinikmati bersama. Tak ubahnya, gaya anggota dewan meminta fee terhadap dana pokirnya. Sementara, harga yang ditawarkan tetap mengacu kepada Price List. Inilah yang disebut KKN gaya baru.

Erwin Isril juga mengatakan, E Katalog belum cocok dilakukan penyedia jasa. Karena, akan menyebabkan rekanan beralih fungsi, tadinya pengusaha disektor konstruksi, berubah menjadi pengusaha tukang pasang produk konstruksi. Karena, semuanya sudah diatur menjadi produk jadi. Disimpulkan  E Katalog terbuka peluang KKN dan bagi bagi fee. Tentu ini perlu juga menjadi perhatian KPK.

Penulis

Novri Investigasi

Wartawan Utama