BENGKULU, INVESTIGASI – Di era digital saat ini, kecepatan sering kali mengalahkan akurasi dalam dunia jurnalistik. Dari hasil diskusi dan penelusuran yang dilakukan oleh media ini terhadap sejumlah narasumber, terungkap adanya kekecewaan mendalam terhadap praktik sebagian media yang kerap mengabaikan kaidah dasar jurnalistik—yakni menerbitkan berita terlebih dahulu sebelum melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.
Para narasumber menilai bahwa praktik semacam ini mencederai esensi informasi yang berimbang. Mereka berharap setiap pemberitaan seharusnya melalui proses verifikasi dan konfirmasi yang matang agar informasi yang disajikan benar-benar akurat sesuai fakta di lapangan, bukan sekadar menggiring opini publik yang belum tentu kebenarannya.
Tidak hanya itu, para narasumber juga menyoroti fenomena memprihatinkan di era digital, di mana sebagian praktikus media kerap menjadikan pemberitaan dari media lain sebagai rujukan utama (jurnalisme potong tempel), alih-alih menggali informasi dari sumber primer yang lebih kredibel dan kompeten.
”Berita sudah dibuat baru mau konfirmasi. Ya untuk apa lagi, teruskan aja beritanya sesuai pikiran mereka,” ungkap salah satu narasumber yang enggan namanya dituliskan, Jumat (13/11/2026).
Sikap dan praktik kerja yang dinilai kurang profesional ini dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap insan pers. Padahal, jika wartawan mengedepankan komunikasi yang baik dan profesional, narasumber dari berbagai kalangan dipastikan akan selalu terbuka untuk memberikan klarifikasi—dengan catatan proses konfirmasi dilakukan sebelum berita ditayangkan.
Landasan Hukum dan Kode Etik Jurnalistik
Dalam menjalankan profesinya, kemerdekaan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Beberapa pasal krusial yang menegaskan wajibnya konfirmasi antara lain:
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik: “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Kata akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif, dan berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik: “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, bersikap berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Menguji informasi secara mutlak mewajibkan adanya upaya konfirmasi dan verifikasi (cover both sides).
Upaya konfirmasi bukanlah sebuah formalitas belaka, melainkan aturan mutlak dan harga mati bagi seorang wartawan profesional. Hal ini demi menjaga marwah pers sebagai pilar keempat demokrasi serta memberikan kenyamanan dan keadilan bagi narasumber yang diberitakan.
Kedepannya, para narasumber berharap agar rekan-rekan jurnalis dapat senantiasa menjunjung tinggi integritas, mengedepankan konfirmasi, dan mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku demi terciptanya informasi yang sehat dan mencerdaskan bangsa.
Penulis: M Martanus
About the Author
