PADANG, INVESTIGASI_Persoalan tanah memang menjadi kendala di Sumbar, khususnya di Kota Padang. Sebab, pengelolaan tanah ulayat memiliki sistim yang berbeda. Hampir 60 %<, merupakan tanah ulayat. Ini menjadi tantangan dalam pengembangan pembangunan, termasuk sekolah

Sebab, tanah ulayat membutuhkan proses khusus dalam pengelolaan. Secara keseluruhan persoalan tanah, baik terkait sertifikat dengan sertifikasi, konflik maupun pengelolaan tanah, menjadi faktot penghambat dalam pembangunan sekolah di Kota Padang

Kadis Pendidikan dan Pertanahan, Indak Mangarik

Penyelesaian masalah ini, juga melibatkan instansi terkait dan anggota DPRD. Terkait pembangunan sekolah di Padang, khususnya di Gurun Laweh, Mastilizal Aye, SH, terus berjuang dan memperjuangkanbangunan sekolah baru di Gurun Laweh

Tak kenal lelah, tanpa menyerah demi pendidikan, ia bekerja keras untuk memfasilitasi. Dan, sudah ada warga yang mau mewakafkan tanah. Sudah dilakukan beberapa kali pertemuan. Pada prinsipnya ok, tak ada masalah

Berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan sekolah itu, sudah dipertemukan. Termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Pertahanan. Setelah ada titik terang dan menyatakan ok, eh malah menghilang

“Lah panek memfasilitasi. Bersusah payah untuk menjembatani. Beberapa kali pertemuan dilakukan, tapi tak juga kunjung terselesaikan. Kadis Pendidikan dan Kadis Pertanahan, samo jo paek. “Ditokok mako mangarik,” kata Wakil Ketua DPRD Kota yang akrab dipanggil Aye

Padahal, lanjut Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota dan Ketua ASkot PSSI itu, pihak pemilik tanah sudah menyetujui. Bahkan, sering bertanya jadi apa tidaknya dibangun sekolah di lokasi itu. “Ehhh, mereka cuek dan terkesan diam tanpa penjelasan,” katanya mengakhiri. Nv