Pasaman Barat, Investigasionine- Tidak ada aturan yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin di tingkat nagari. Hal itu menjadi salah satu semangat yang dibawa Fitrawati, A.Md.Keb., S.K.M., seorang bidan jorong yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang kesehatan, dalam ajang Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di Kabupaten Pasaman Barat.
Fitrawati menilai, kepemimpinan di nagari tidak seharusnya dibatasi berdasarkan jenis kelamin. Menurutnya, perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dan mengambil bagian dalam pembangunan serta pelayanan masyarakat di tingkat nagari.
“Tidak ada aturan yang melarang perempuan menjadi pemimpin di nagari. Yang terpenting adalah kemampuan, integritas, komitmen, serta kemauan untuk mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan latar belakang sebagai tenaga kesehatan, Fitrawati menyebut dirinya memahami secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Menurutnya, pembangunan nagari tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan harus menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan. Pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, kata dia, terus mendorong berbagai program kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin dekat, mudah dan merata.
“Selain pembangunan fisik, kesehatan masyarakat juga harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah sampai pemerintah pusat terus menggalakkan program kesehatan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Menurut Fitrawati, pengalaman sebagai bidan jorong menjadi modal penting untuk memahami kondisi masyarakat dari dekat. Interaksi langsung dengan warga membuat berbagai persoalan, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga kebutuhan pelayanan dasar, dapat diketahui secara lebih nyata.
Namun, ia menegaskan bahwa Pilwana bukan sekadar ajang perebutan jabatan. Proses demokrasi di tingkat nagari harus dijalankan dengan penuh kedewasaan, tanpa saling menjatuhkan, apalagi memecah persaudaraan masyarakat.
Fitrawati juga mengajak seluruh calon, pendukung, tokoh masyarakat, dan masyarakat nagari untuk menjaga suasana Pilwana agar tetap aman, nyaman dan kondusif. Perbedaan pilihan, menurutnya, merupakan hal biasa dalam demokrasi dan tidak boleh menjadi alasan untuk memutus hubungan silaturahmi.
Ia mengingatkan pentingnya menjalankan pesan Bupati Pasaman Barat agar Pilwana dilaksanakan secara badunsanak. Semangat tersebut harus menjadi pedoman seluruh pihak sehingga pesta demokrasi nagari tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Siapa pun yang terpilih nantinya harus dihormati dan didukung. Pilwana jangan sampai membuat masyarakat terpecah. Kita harus menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tenang,” tegas Fitrawati.
Fitrawati berharap Pilwana di Pasaman Barat dapat melahirkan pemimpin-pemimpin nagari yang memiliki integritas, mampu bekerja untuk masyarakat dan tidak membedakan pelayanan berdasarkan pilihan politik. Ia juga berharap perempuan diberikan ruang yang sama untuk membuktikan kemampuan dalam memimpin dan membangun nagari.
Baginya, kepemimpinan bukan persoalan laki-laki atau perempuan, melainkan tentang keberanian mengambil tanggung jawab dan kesungguhan mengabdi. Karena itu, Fitrawati mengajak masyarakat menggunakan hak pilih secara bijak serta menjaga persatuan demi kemajuan nagari setelah seluruh tahapan Pilwana selesai. fat
About the Author
