Oleh: Yaser Arafat, SH
Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 di Kabupaten Pasaman Barat, sebanyak 87 Nagari dari 90 Nagari yang ada, terpilihnya Walinagari devenitif merupakan momentum penting dalam menentukan arah pembangunan di tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Ini bukan sekadar memilih seorang pemimpin, tetapi juga menjadi ajang menguji kualitas gagasan, integritas, dan komitmen para calon dalam membangun nagari yang lebih maju.
Di berbagai nagari, tahapan pendaftaran calon mulai dipadati peserta yang datang bersama keluarga, tim pendukung, tokoh masyarakat, hingga simpatisan. Iring-iringan massa yang mengantar bakal calon menjadi pemandangan yang hampir selalu mewarnai proses pendaftaran, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap pesta demokrasi tingkat nagari.
Namun, di balik semaraknya dukungan tersebut, muncul pertanyaan yang patut menjadi perhatian bersama. Apakah Pilwana kali ini benar-benar menjadi ajang adu gagasan dan program kerja, atau justru hanya dipenuhi janji-janji yang sulit diwujudkan setelah terpilih nanti?
Fenomena janji politik bukan hal baru dalam setiap pemilihan. Berbagai visi besar, program unggulan, hingga komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat hampir selalu menjadi materi utama kampanye. Sayangnya, tidak sedikit janji yang pada akhirnya berhenti sebagai slogan tanpa realisasi yang jelas.
Masyarakat kini semakin kritis dalam menilai setiap calon. Mereka tidak lagi mudah terpikat oleh pidato yang berapi-api ataupun janji yang terdengar indah. Rekam jejak, pengalaman, kemampuan memimpin, serta kedekatan dengan persoalan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan.
Seorang calon Wali Nagari dituntut memahami persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan dana nagari yang transparan, hingga pembinaan generasi muda merupakan isu yang membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar janji.
Pemerintahan nagari saat ini memiliki peran strategis dalam mengelola pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemimpin yang terpilih harus mampu menyusun perencanaan yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Tidak dapat dipungkiri, dinamika politik lokal sering kali diwarnai persaingan yang ketat. Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, persaingan tersebut hendaknya tetap mengedepankan etika, menjaga persaudaraan, dan menghindari praktik yang dapat memecah belah masyarakat.
Para calon juga diharapkan lebih banyak menawarkan solusi dibandingkan saling menyerang. Kampanye yang sehat adalah kampanye yang memperkenalkan program kerja, bukan membangun opini negatif terhadap lawan politik.
Bagi masyarakat, Pilwana merupakan kesempatan untuk memilih pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan nagari. Hak suara yang dimiliki setiap warga memiliki nilai penting dalam menentukan masa depan pembangunan selama delapan tahun ke depan.
Selain itu, keterlibatan tokoh adat, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan suasana Pilwana yang aman, damai, dan bermartabat. Persatuan harus tetap menjadi prioritas meskipun terdapat perbedaan pilihan politik.
Janji politik yang baik seharusnya disertai dengan langkah-langkah konkret mengenai cara mewujudkannya. Program yang memiliki indikator keberhasilan, target waktu, dan sumber pembiayaan akan lebih mudah dinilai serta diawasi oleh masyarakat.
Di era keterbukaan informasi, masyarakat memiliki akses luas untuk memantau kinerja pemerintah. Oleh karena itu, calon Wali Nagari harus siap mempertanggungjawabkan setiap komitmen yang disampaikan selama masa kampanye apabila nantinya dipercaya memimpin.
Pilwana bukanlah akhir dari sebuah kompetisi politik. Setelah pemungutan suara selesai, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk kembali bersatu membangun nagari tanpa lagi membedakan pilihan politik yang pernah ada.
Demokrasi yang berkualitas lahir dari masyarakat yang cerdas dan calon pemimpin yang berintegritas. Semakin tinggi kualitas gagasan yang ditawarkan, semakin besar pula peluang terwujudnya pemerintahan nagari yang efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Harapan masyarakat sesungguhnya sederhana, yaitu hadirnya pemimpin yang mampu bekerja, mendengar aspirasi, membuka ruang partisipasi publik, serta mengelola pemerintahan secara jujur dan bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dipertahankan melalui kerja nyata.
Pilwana 2026 diharapkan menjadi momentum lahirnya pemimpin-pemimpin nagari yang tidak hanya piawai menyampaikan janji, tetapi juga mampu membuktikannya melalui program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Gagasan yang baik akan selalu lebih bernilai dibandingkan janji yang tidak pernah diwujudkan.
Pada akhirnya, keberhasilan Pilwana bukan hanya diukur dari lancarnya proses pemilihan, tetapi juga dari lahirnya pemimpin yang mampu menjadikan amanah masyarakat sebagai tanggung jawab moral. Sebab, masyarakat tidak sekadar membutuhkan kata-kata yang indah, melainkan pemimpin yang mampu membuktikan bahwa setiap janji dapat diwujudkan melalui kerja nyata demi kemajuan nagari. (*)
About the Author
