Pokir ‘Ladang Penghasilan Tambahan’ Anggota DPRD Berbingkai Aspirasi Warga

Bukan parkir sumbarang parkir
Parkir dilarang di tapi jalan
Bukan Pokir sumbarang Pokir
Pokir ladang tambahan penghasilan

Bukan kopi sumbarang kopi
Kopi banamo Kapal Api
Aspirasi warga dapek tapanuhi
Fee Pokir bisa juo dinikmati

Sebelum kita mengupas dan membahas
Pokok Pikiran (Pokir) menjadi ‘sandi rahasia dan ladang tambahan penghasilan anggota dewan’, kita bahas dulu, apa itu Pokir. Sebenarnya Pokir tujuannya ‘rancak’, tapi implementasinya ‘basalemak peak’. Apalagi Pokir bagian sah dalam proses perencanaan pembangunan daerah

Dan, ini diatur dalam pasal 178 Permendagri Nomor 84 Tahun 2017. Implementasi Pokir anggota DPRD itu, merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses

Dapat disimpulkan, secara tentatif memang diberlakukan dan melalui mekanisme. Artinya, anggota DPRD dapat menyampaikan aspirasi masyarakat hasil reses untuk diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan.

Tak Sesuai Pelaksanaan

Bagus diatas kertas, tak bagus dalam pelaksanaan.
Entah, mengapa, apa alasannya, dalam perjalanan Pokir, malah ladang mencari keuntungan untuk tambahan penghasilan dan disisipi kepentingan pribadi.

Menurut Peter Otto Gusti Madung (Ekorantt Com, 25 Marer 2019), pelaksanaan Pokir berujung beragam persoalan. Seperti, Pokir tak lebih dari ‘penitipan proyek’ para anggota DPRD. Berkolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berujung pada usulan proyek tertentu, mengatasnamakan Pokir

Disisi lain, Pokir seakan kerja nyata dalam menampung aspirasi warga. Seakan uang pribadi membantu warga yang telah memberi suara kepada. Padahal, dibalik semua itu, ada kepentingan pribadi, mendapatkan fee dari aspirasi yang disalurkan.

Soalnya, baik dana Pokir maupun paket Penunjukkan Langsung (PL) mereka mendapat fee atau komisi dari kontraktor yang mengerjakan proyek. Wajar saja , KPK menemukan indikasi anomali dalam penyaluran dana Pokir

Fee Diterima Pekerjaan di Lapangan Tak Diawasi

Ironinya, fee yang diterima kontraktor untuk proyek yang dikerjakan tak dibarengi pengawasan dilapangan. Alhasil, rekanan bekerja sekehendak hati, asal jadi. Itu wajar terjadi, sebab rekanan tentu juga mencari keuntungan dari jual beli proyek itu.

Awal bekerja sudah mengeluarkan uang, belum PPN dan PPH, jatah orang dalam dan berbagai pengeluaran lainnya. Jika bekerja sesuai speck, jangankan daging, tulang susah didapatkan. Alhasil, mutu dan kualitas dimainkan, mark up pekerjaan pun dilakukan. Ujung ujungnya pekerjaan tak bertahan lama.

Seharusnya, anggota DPRD yang memiliki dana Pokir itu, ikut mengawasi dilapangan. Sebab, tugas anggota DPRD, dalam mengawasi pekerjaan proyek, memastikan proyek proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, anggaran dan peraturan yang berlaku serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat

Pengawasan juga mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Anggota DPRD jangan hanya berharap fee, tapi awasi juga proyek yang dikelola, sehingga berdayaguna. Fee didapat, pekerjaan bermanfaat ditengah masyarakat

Penulis
Novri Investigasi

About the Author

Novri Investigasi

Administrator

View All Posts