Potensi ‘Korupsi’ Terbesar Ada di Pengadaan Barang dan Jasa. E Katalog, Diharapkan Alat Pencegah Korupsi, Malah Menjadi Sistim Digital ‘Bertopeng Legal’

Bak buah semangka berdaun sirih. Tak sesuai harapan, jauh dari kenyataan. Itulah yang terjadi pada E Katalog. Kenapa tidak? E Katalog, diharapkan bisa mewujudkan proses pengadaan barang efesien dan bersih, jauh kecurangan, hanya sekedar cerita diatas kertas.

Prakteknya, malah membuka peluang permainan dan potensi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Alih alih E Katalog menjadi alat pencegah korupsi, sistim digital, malah berbungkus topeng legal melindungi permainan nakal untuk meloloskan penyedia yang bersekongkol dengan pelaku oknum pengadaan

Butinya, masih ditemukan sistim E Katalog yang berujung permasalahan dan prosesnya sampai ke penegak hukum. Padahal, tujuan dari E Katalog itu, disebabkan selama ini sektor pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu potensi ladang korupsi, justru makin menumbuh kembangkan korupsi

Terkuak Permainan E Katalog di Sumatera Utara

Permainan E Katalog terbesar yang mengebohkan jasa konstruksi, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan tangkap tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara. Penangkapan, disebabkan adanya dugaan mengatur proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan di Lingkungan Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara

Terkuaknya permainan proyek Rp231 miliar ini, membuktikan, platform katalog elektrik tidak serta merat menutup celah korupsi dalam proyek pemerintah. Disisi lain, berdasarkan hasil pantauan Indonesia Corruption (ICW), sepanjang tahun 2019 hingga 2023 tercatat sebanyak 1.189 kasus korupsi di sektor pengadaan publik dan melibatkan 2.896 tersangka. Tak tanggung tanggung etimilasi kerugian negara mencapai Rp47,18 Triliun

Potensi Korupsi Terbesar Ada di Pengadaan Barang dan Jasa

Terungkap dari pernyataan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendra Prihadi. Salah satu potensi korupsi terbesar ada di pengadaan barang/jasa. Bukan tanpa alasan, pihaknya, telah melakukan transformasi digital pengadaan melalui E Katalog untuk ciptakan transparansi.

Katanya, korupsi masih terjadi ketika pemerintah sudah mengambil langkah digitalisasi melalui E Katalog untuk belanja pemerintah. Disebutkan juga, kerugian bisa double, mulai dari anggaran project hingga penggunaan teknologi yang akhir mubazir

Masyarakat Tak Bisa Mengawasi

Kenapa E Katalog, mudah dimainkan. Penyebabnya, proses E Katalag masyarakat tidak dapat mengawasi proses penunjukkan penyedia. Sebab hanya dilakukan PPK dan calon penyedia yang mengetahui. Wajar ada suara sumbang mengatakan, terjadinya monopoli, intimidasi, diskriminasi, rentan Korupsi dan Nepotisme (KKN). Sebab, terindikasi memberi ruang terjadinya dugaan praktek kecurangan. Sebab, banyak kebocoran dan dugaan kecurangan data yang merugikan banyak pihak. Dan, jauh dari tujuan awal, mewujudk. proses pengadaan barang yang efesien dan bersih dari kecurangan.

Keuntungan E Katalog

Namun, ada juga menyebutkan E Katalog banyak keuntungan. Memberi kemudahan bagi Kementerian/lembaga instansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menjamin kepastian spesifikasi teknik akan barang/jasa yang ditawarkan juga seragam. Merekam seluruh proses e purchasing yang telah dilakukan, sehingga memudahkan proses monitoring dan analisis

Membentuk pasar nasional yang lebih jelas dan terukur. Mempercepat proses penyediaan barang dan jasa diberbagai instansi. Menghemat biaya dan waktu, karena seluruh proses pengadaan dijalankan secara online. Menimalisir praktek kecurangan, sebab seluruh transaksi bisa dilihat oleh siapapun dan bersifat transparan.

Utamakan Rekanan Teruji, Terbukti dan Profesional

Terlepas dari semua permasalahan yang terjadi, E Katalog, dibutuhkan rekanan yang teruji, terbukti dan profesional. E Katalog ini, jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dipertaruhkan.Sebab, memilih rekanan PPK dan PPK yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan. Artinya, jabatan PPK dipertaruhkan dalam mengerjakan proyek tersebut.

Salah memilih rekanan, beresiko terhadap jabatan PPK. Lagipula, E Katalog aturan pusat, PPK bisa memilih rekanan yang bagus serta profesional. Memang, ada beberapa acuan dalam memilih rekanan. Diantaranya, klarifikasi, peralatan dan harga. Harga, berdasarkan harga yang dikeluarkan PU provinsi, kabupaten/kota. Kalau pekerjaan, terutama sekali memiliki Aspal Mixing Plant (AMP) dekat lokasi pekerjaan

Penulis
Novri Investigasi

About the Author

Novri Investigasi

Administrator

View All Posts