Sudah memasuki bulan April 2022. Dihitung tahun 2021 lalu, berarti rata rata proyek selesai akhir Desember dan dilakukan PHO. Selanjutnya, diberi tenggang waktu enam bulan masa pemeliharaan, sebelum dilakukan FHO. Empat bulan sudah berjalan masa pemeliharaan, namun tak satupun dilakukan perbaikan pekerjaan yang rusak, khususnya di Pemko Padang.

Rara rata pekerjaan proyek selesai diakhir tahun anggaran. Kalaupun ada pekerjaan terlambat, diberi tambahan waktu 50 hari kerja dan denda permil berdasarkan Perpres. Belum juga selesai, masih ada tambahan waktu 40 hari kerja, juga denda permil berdasarkan Kemenkeu. Sudah ada tambahan waktu 90 hari kerja, berarti tak ada lagi pekerjaan dilakukan. Karena harus selesai pertengahan Maret 2022.

Tidak juga kunjung selesai, tak ada tambahan waktu. Dan, wajib dilakukan pemutusan kontrak serta perusahaan blaclist. Nah, jadi pertanyaan sekarang, proyek selama akhir Desember 2021 dan proyek terlambat ditambah waktu, baik 50 hari kerja plus 40 kerja sudah selesai. Tinggal masa pemeliharaan selama enam bulan. Kok, sampai bulan April 2022, tak satupun pekerjaan rusak diperbaiki. Lalu, kemana anggaran pemeliharaan yang tinggal 5 %.

Ini terlihat dari beberapa pekerjaan proyek tahun 2021 dilingkungan Pemko Padang. Baik, proyek di Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan dan dinas lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan proyek. Seperti pekerjaan irigasi, jalan lingkung, jalan dan jembatan, trotoar, drainase, bangunan, tak satupun dilakukan perbaikan. Apakah, tekornya Pemko Padang dan belum dibayarkan dana proyek yang telah selesai, jadi alasan.

Terlepas dari persoalan itu, rekanan berkewajiban memperbaiki pekerjaan rusak dimasa pemeliharaan. Apalagi, pekerjaan beresiko terhadap warga, seperti trotoar. Dan, pekerjaan belum bisa dimanfaatkan seutuhnya, disebabkan adanya kerusakan. Begitu juga, dinas terkait, berkewajiban untuk memerintahkan rekanan memperbaiki.

Biasanya, dinas terkait susah menghubungi rekanan, sebab kerja selesai hp langsung mati. Tapi, bisa disurati dan langsung menghantarkan ke kantor rekanan tersebut. Apalagi, terhadap indikasi ‘main mata’ tim PHO dan rekanan, proyek belum selesai 100 di PHO. Modusnya, kerusakan dan belum layak di PHO, direkayasa untuk diberikan catatan diperbaiki masa pemeliharaan.

Tentu, tim PHO juga bertanggungjawab memerintahkan rekanan untuk memperbaiki secepatnya. Namun, sudah menjadi tradisi tiap tahun. Kontraktor enggan memperbaiki, berdalih masa pemeliharaan masih panjang. Tak perduli, beresiko terhadap orang lain dan belum dimanfaatkan proyek tersebut. Rekanan terkesan main aman dan membiarkan uang pemeliharaan 5 % agar setelah FHO full didapat.

Caranya? Rekanan memperbaiki, setelah mendapat pekerjaan pada paket 2022. Artinya, pekerjaan tahun 2022 ini, material dan tukang bisa dialihkan untuk pemeliharaan proyek 2021. Sebab, biasanya proyek APBD mulai bulan April atau Mei. Dan, pemeliharaan proyek 2021 sampai Juni 2022. Sekali mendayung perahu, dua tiga pulau terlampau. Itu yang menjadi motto rekanan. Dan, tak perduli apa yang terhadap kerusakan pekerjaan tahun 2021.

Penulis
Novri Investigasi
Pengamat Jasa Konstruksi