
BENGKULU, INVESTIGASI – Seluruh fraksi di DPRD Kota Bengkulu menyatakan persetujuan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pengantar Wali Kota Bengkulu atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo. Sementara dari pihak eksekutif hadir Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny P.L. Tobing, bersama jajaran Pemerintah Kota Bengkulu.
Dalam penyampaian pandangan umum, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan, masukan, serta rekomendasi terhadap rancangan APBD 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
Juru Bicara Fraksi PAN Perjuangan, Fenty Wisnuwardhani, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pengantar Wali Kota Bengkulu mengenai Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PAN Perjuangan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab, serta diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
Dalam pandangannya, PAN Perjuangan juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bengkulu atas capaian penghargaan Best Investment kategori Kawasan Industri Kota Bengkulu dalam ajang Bengkulu Regional Investment and Economy Forum (BRIF) 2026 pada Oktober lalu.
Selain itu, fraksi ini turut menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu sebesar 5,39 persen serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp35,70 triliun.
Terhadap rancangan APBD 2027 yang direncanakan sebesar Rp1.218.235.848.061, Fraksi PAN Perjuangan menyatakan setuju untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan tetap berpedoman pada nota keuangan serta KUA-PPAS.
Meski demikian, PAN Perjuangan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah. Di antaranya meningkatkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi tanpa membebani masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat secara bertahap.
Fraksi PAN Perjuangan juga meminta agar pembangunan infrastruktur lebih merata hingga ke lingkungan permukiman di seluruh kecamatan, tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.
Persoalan banjir turut menjadi perhatian. Pemerintah kota didorong memperkuat perencanaan, penanganan, dan langkah pencegahan di wilayah rawan banjir, baik yang disebabkan tumpukan sampah maupun faktor alam seperti tingginya curah hujan.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Saputra, dalam penyampaian pandangan umumnya menyatakan bahwa Fraksi PKS menyetujui Raperda APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
PKS menegaskan, pembahasan pendapatan dan belanja daerah harus tetap berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disepakati bersama.
Kesepakatan tersebut merujuk pada nota kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Kota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu yang telah ditandatangani pada 18 Agustus 2026 lalu.
Dengan disampaikannya pandangan umum seluruh fraksi, Raperda APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Melalui proses pembahasan tersebut, diharapkan APBD 2027 dapat disusun secara tepat sasaran, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Kota Bengkulu.
Sumber: MCKB


