SOLOK, INVESTIGASI_Terobosan besar dicapai Kabupaten Solok dalam agenda pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional. Berkat fasilitasi langsung dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, Bupati Solok Jon Firman Pandu berhasil menjalin komunikasi strategis dengan Kementerian Sosial RI di Jakarta. Hasilnya, Kabupaten Solok resmi ditetapkan sebagai salah satu dari enam daerah pertama di Indonesia yang akan melaksanakan Program Sekolah Rakyat Tahun 2025.

Sebagai bagian dari tahapan awal, Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti rapat pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang digelar secara virtual oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jumat (11/04/2025), dan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus merumuskan mekanisme kerja sama, pembagian tanggung jawab, serta jaminan keberlanjutan program di tingkat daerah.

TB Cahaerul Dwisapta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin. Tak hanya menekankan aspek akademik, Sekolah Rakyat juga fokus pada pembinaan karakter, penguatan keterampilan hidup, dan pemberdayaan sosial.

Dalam rapat tersebut, Kabupaten Solok dinyatakan siap melaju pada pelaksanaan tahap pertama. Dari total 53 titik pembangunan Sekolah Rakyat se-Indonesia, Kabupaten Solok menjadi satu-satunya daerah di Sumatera yang dinilai paling siap menjalankan program ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, mewakili Bupati, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok telah menyiapkan lahan seluas 3 hektar di eks-Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lubuak Selasih sebagai lokasi utama pembangunan. Meski demikian, sejumlah perbaikan infrastruktur masih diperlukan, terutama pada asrama, ruang kelas, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah daerah mengajukan anggaran rehabilitasi sebesar Rp6 miliar, yang diharapkan dapat diakomodasi melalui APBN.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur Vasco Ruseimy yang telah membuka jalan komunikasi ini. Sekolah Rakyat adalah peluang emas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solok,” ujar Bupati Jon Firman Pandu.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan Provinsi hingga pemerintah daerah, Kabupaten Solok siap membuktikan diri sebagai pelopor pendidikan inklusif dan lokomotif kemajuan SDM di Sumatera Barat. Zaldi