Surat Dukungan di Lokasi Berizin, Material Diambil di Lokasi Lain. Galian C Ilegal Menggurita, Rekanan dan Penanggungjawab Proyek ‘Main Mata’, APH Apa Kabarnya?

Musim proyek, musimnya berpesta. Semua pihak terlibat ikut bahagia. Menikmati ‘kue proyek’ terbayang di mata. Ada proyek, ada kegiatan. Kesempatan untuk memainkan, meski harus melanggar aturan.

Material ilegal, bisa juga merenggut nyawa. Kasus di Solok Selatan, buktinya. Aparat tembak aparat melukai hati dibalik material ilegal itu. Tapi, ini tak membuat jera, operandinya tetap berjalan seperti biasa. Diprediksi, juga terjadi lagi di proyek pengandalian banjir Batang Suliti tahun 2025 ini

Modus yang sering dimainkan, penggunaan material ilegal. Antara surat dukungan dan pengambilan material tak sejalan. Persyaratan lokasi berizin, material diambil di lokasi lain

Dan, ini masih banyak terjadi pada pekerjaan proyek. Baik itu, proyek menggunakan dana APBN maupun APBD. Parahnya, biasanya untuk pekerjaan di sungai, irigasi, pengamanan pantai/krib pantai seawall, material sering dimainkan. Terutama batu jetty dan pasir.

Modusnya, saat lelang rekanan harus mendapat dukungan dari galian c yang memiliki izin. Namun, setelah menang lelang, material digunakan tak sesuai lagi dengan surat dukungan. Dan, diambil dilokasi yang tak berizin. Begitu juga untuk pekerjaan irigasi, material batu dimanfaatkan disekitar lokasi pekerjaan.

Dan, ini sering dimanfaatkan dengan dalih dibeli kepada masyarakat. Sementara, izin galian C, tak ada dilokasi tersebut.
Lagipula, dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebutkan harga untuk pembelian material batu maupun pasir.

Ilegal Itu Penadah

Namun, karena diambil di lokasi pekerjaan, biasanya rekanan hanya membayar ‘uang adat’ kepada masyarakat. Lalu, bagaimana saksi, terhadap rekanan mengambil ataupun membeli material tanpa izin galian c itu kepada masyarakat? Dan, bagaimana juga, sanksi terhadap penyalahgunaan surat dukungan dan material diambil dilokasi tak berizin atau ilegal

Mengacu kepada UU Nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba, PP nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba dan UU Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak dan retribusi, pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009, sudah diatur pidananya.

Setiap orang menampung/pembeli, pengangkutan, pengolahan dan lain lain, maka penjata pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliyar

Ada Main Mata

Intinya, kontraktor yang mengambil (material) dari tambang ilegal, itu sama dengan mengambil barang curian atau penadah. Namun, sepertinya persoalan material ilegal ini, kurang mendapat perhatian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahkan, terindikasi main mata rekanan dengan KPK.

Hanya berpegang pada surat dukungan dan tak perduli darimana material itu didapatkan. Dan, ini juga banyak terjadi pada proyek lain, termasuk pekerjaan jalan dan pembelian material untuk pengolahan Aspal Mixing Plant (AMP)

Tentu timbul pertanyaan, apakah PPK bisa ikut terlibat, sebab membiarkan rekanan menggunakan material ilegal. Mengacu kepada UU Nomor 1 tahun 2004, disebutkan juga PPK bisa terjerat hukuman, apabila terjadi mark up pekerjaan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pemalsuan dokumen, kontrak/perjanjian bermasalah, serah terima pekerjaan penyimpanan dokumen dan pembayaran tagihan yang belum saatnya dibayarkan.

Artinya, pembiaran penggunaan material ilegal, berarti PPK mengabaikan kontrak/perjanjian pekerjaan. Dan, PPK bisa terjerat merestui pembelian material hasil penadahan. Makanya, PPK yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan, harus mengawasi material yang digunakan.

Jangan hanya berpedoman pada izin yang ada dalam kontrak, tapi tak melakukan pengawasan darimana material itu didatangkan. Apalagi, material yang masuk malam hari, tentu sarat misteri. Lalu, apa kabar Aparat Penegak Hukum. Kok, bisa diam.

Penulis
Novri Investigasi

About the Author

Novri Investigasi

Administrator

View All Posts