Oleh : Novri Investigasi
Persoalan pekerjaan proyek, berawal dari proses lelang. Kesalahan yang dilakukan Pokja atau LPSE, berakibat pada mutu dan kualitas pekerjaan proyek. “Mafia Lelang” bergentayangan, saat proses lelang, sangat mempengaruhi dalam penetapan pemenang. Membayar uang muka untuk bisa memenangkan proses lelang, menyebabkan rekanan harus menyediakan dana awal untuk mendapatkan pekerjaan
Tulisan Yohannes Wempi, menyatakan penarawan terendah mengakibatkan kawan kawan insinyur Indonesia mengeluh, bersedih dan ada yang sakit akibat pengerjaan proyek infrastruktur, tidak dapat untuang, bahkan terancam kontrak. Ini perlu
penelahaan yang lebih dalam lagi. Faktor sebab akibat menyebabkan semua ini terjadi. Dan, kenapa rekanan melakukan penawaran nekat turun 30 sampai 40 persen dari pagudana
Penawaran terendah yang dimenangkan Pokja/LPSE menjadi fokus pada tulisan tersebut. Bahkan, disebutkan menjadi penyebab buruknya mutu dan kualitas pekerjaan. Inilah awal kesalahan dan mulainya permainan. Padahal, mengacu kepada Perpres No 12 Tahun 2021, perubahan Perpres No 16 Tahun 2018, disebutkan harga penarawan terendah yang responsif. Bukan penawaran terendah yang nekat dan terjun payung yang harus dimenangkan.
Jika Perpres jadi acuan, sangat mudah dioperasikan dapat mengatasi berbagai persoalan empirik sehubungan dengan subjektif dan ketidakpastian dalam penetapan pemenang. Namun, tidak adanya definisi dan rumusan yang jelas tentang, penawaran terendah dan responsif, menjadi celah untuk dimainkan.
Sebab, memiliki peluang untuk diinterprestasikan secara berbeda menurut kepentingan pihak pengguna dan penyedia barang/jasa. Apalagi, mereka dikendalikan oleh ‘mafia lelang’ dalam penetapan pemenang. Akibatnya, penetapan pemenang cendrung subjektif, tidak baku, berlarut larut dan rentan praktek KKN. Alhasil, indikasi permainan ini menimbulkan kebocoran uang negara dan berdampak buruk terhadap pekerjaan proyek.
Tak ada keinginan rekanan untuk menawar nekat dan sampai terjun payung. Namun, demi mendapatkan pekerjaan, terpaksa dilakukan. Meski, rekanan menyadari akan terbentur masalah dikemudian. Karena, untuk mendapatkan pekerjaan, mereka juga berhadapan dengan ‘mafia lelang.’ Kue proyek yang tersedia tak seimbang dengan banyaknya rekanan yang ada, juga menjadi penyebab nekat, asal dapat pekerjaan.
Tidak saja ‘mafia lelang’ yang mereka hadapi, Penunjukkan Langsung (PL) dibawah Rp200 juta berkedok Dana Pokir anggota dewan, juga menyebabkan berkurangnya paket yang dilelangkan. Dan, untuk mendapatkan paket PL, juga sangat susah, sebab terindikasi dikerjakan rekanan yang dekat dengan pemilik dana Pokir. Dilema yang sangat ironis yang dialami rekanan saat ini.
Dicoba menawar secara wajar, mereka dihadapi tembok penghadang. Karena, ada indikasi permainan Pokja/LPSE dengan ‘mafia lelang’ yang kerap dijuluki kepala daerah malam. Jalur kesana susah ditempuh, karena tak punya relasi. Maka satu satunya jalan untuk mendapatkan pekerjaan, melakukan penawaran nekat terjun payung sampai 30 persen. Dan, Pokja yang tak siap kena sanggah, mengambil jalan aman memenangkan penawar terendah tersebut
Penulis juga Owner Investigasi, sudah beberapa kali diskusi dengan Gapeksindo maupun Inkindo. Namun, sampai sekarang tak ada jawaban. Bahkan, pihak Gapeksindo dan Inkindo juga menyurati pihak wakil rakyat untuk audensi mencari solusi. Namun, belum terealisasi. Sehingga ‘lingkaran setan’ masalah lelang ini, tetap berkembang. Ujung ujungnya, berimbas pada mutu dan kualitas pekerjaan. Umur bangunan tak tercepai, baru selesai sudah ada yang ambruk.
Berkembang juga masalah keterlambatan pekerjaan dan banyak rekanan kena denda sehingga merugi. Ini juga disebabkan oleh lambatnya pengesahan anggaran dan proses lelang. Ditambah cuaca ekstrem yang menjadi penghalang pekerjaan. Persoalan ini terjadi setiap tahun. Putus kontrak dan proyek mangkrak, mengiringi pekerjaan bermasalah. Sampai kapan ini terjadi?
