SUMBAR | Tongkat komando Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali berganti. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menetapkan Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H. sebagai Kapolda Sumbar menggantikan Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Pergantian tersebut menjadi bagian dari rotasi dan mutasi sejumlah pejabat tinggi serta menengah Polri.
Perubahan pucuk pimpinan Polda Sumbar ini berlangsung relatif cepat. Irjen Djati Wiyoto Abadhy baru menerima tongkat komando sebagai Kapolda Sumbar pada awal Juli 2026 setelah sebelumnya memimpin Polda Kalimantan Utara. Dengan terbitnya telegram terbaru, masa kepemimpinannya di Sumatera Barat berlangsung sekitar tiga bulan sebelum kembali mendapatkan penugasan baru.
Dalam keputusan tersebut, Irjen Djati Wiyoto Abadhy dimutasikan sebagai Perwira Tinggi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dengan penugasan pada Badan Reforma Agraria Nasional. Perubahan jabatan itu sekaligus membuka ruang bagi masuknya kepemimpinan baru di Mapolda Sumbar.
Sementara itu, Irjen Jawari bukanlah sosok baru dalam struktur strategis Polri. Sebelum ditunjuk sebagai Kapolda Sumbar, ia menjabat Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri). Ia memiliki perjalanan karier yang cukup panjang, termasuk pengalaman di bidang pembinaan personel dan sumber daya manusia Polri.
Jawari juga pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Karodalpers SSDM Polri, Karo SDM Polda Kalimantan Timur, Karo SDM Polda Bali hingga Wakapolda Sumatera Utara. Latar pengalaman tersebut kini akan dibawa ke medan tugas kewilayahan Sumatera Barat.
Bagi masyarakat Sumbar, pergantian tersebut bukan sekadar perubahan nama di pucuk pimpinan. Kapolda memiliki posisi sentral dalam mengarahkan kebijakan keamanan, penegakan hukum, pelayanan publik, pengawasan internal serta koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat dan berbagai unsur lainnya.
Apalagi Polda Sumbar menghadapi spektrum persoalan yang beragam, mulai dari keamanan dan ketertiban masyarakat, tindak pidana konvensional, narkotika, kejahatan ekonomi, lalu lintas, persoalan lingkungan hingga penanganan berbagai dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam konteks organisasi, Polri menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier dan penyegaran untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, pergantian pejabat tidak otomatis berarti program yang telah berjalan harus dihentikan. Pejabat baru justru diharapkan mampu melanjutkan agenda yang masih relevan sekaligus melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat.
Mutasi kali ini juga memiliki cakupan nasional. Polri menyebut Surat Telegram ST/2205/X/KEP./2026 mencakup mutasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah, termasuk sejumlah jabatan Kapolda. Artinya, pergantian Kapolda Sumbar merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang lebih luas, bukan keputusan yang berdiri sendiri.
Kini perhatian publik Sumatera Barat beralih kepada Irjen Jawari. Tantangan berikutnya adalah memastikan masa transisi kepemimpinan berlangsung mulus, pelayanan kepolisian tetap berjalan, penegakan hukum tidak kehilangan momentum, serta berbagai program yang telah menyentuh kepentingan masyarakat dapat terus dikawal secara konsisten. Pergantian tongkat komando boleh berlangsung cepat, tetapi kesinambungan pengabdian kepada masyarakat tetap menjadi pekerjaan utama jajaran Polda Sumbar.
TIM RMO
About the Author
