PADANG- INVESTIGASI,Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan audiensi dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) Deddy Indrasetiawan beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (10/11/2026). Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPD APERSI Sumatera Barat Liswendi Kamar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Raf Indria.
Setelah itu, audiensi ini membahas prospek investasi perumahan, percepatan penanganan hambatan (backlog) perumahan, hingga penataan kawasan terpadu seiring berkembangnya Padang sebagai kota metropolitan. Salah satu gagasan utama yang mengemuka yakni formulasi pengembangan kota satelit terintegrasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), di mana pengembang menyediakan hunian layak sementara pemerintah mengawal ketersediaan fasilitas publik. Dalam pertemuan itu, APERSI juga menyoroti kemudahan iklim investasi di Padang serta peluang penyesuaian tata ruang terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut baik kolaborasi bersama APERSI guna memperluas keterjangkauan hunian bagi warga Kota Padang. “Kami menyambut baik sinergi APERSI dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang seiring perkembangan Kota Padang menuju kota metropolitan. Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian, baik melalui program rumah subsidi maupun skema perumahan lainnya,” kata Fadly Amran.
Ia meminta dinas teknis terkait untuk segera menyelesaikan tata kelola legalitas fasos-fasum di kawasan perumahan secara terukur. “Saya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun pendataan dan target penyelesaian sertifikasi fasum-fasos secara terukur. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang juga perlu diperkuat agar persoalan yang selama ini menghambat pembangunan dan pemanfaatan fasilitas perumahan dapat segera diselesaikan,” tegas Fadly.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indrasetiawan menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “APERSI berkomitmen mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kelompok di bawah kategori MBR, serta mempercepat pengurangan backlog perumahan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah,” ungkap Deddy Indrasetiawan.
Ia menambahkan, penyesuaian target LP2B di Kota Padang memberikan angin segar bagi iklim investasi perumahan. “Alokasi LP2B Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dari target awal 87 persen dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan. Kami berharap kebijakan ini dapat membuka peluang pengembangan sektor perumahan,” pungkasnya. -rchrd
About the Author
