PADANG–INVESTIGASI, Pemerintah Kota Pemko Padang menggelar kegiatan diskusi dan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.
Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (22/11/2024) di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang dengan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, Didi Aryadi, yang mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar.
Sosialisasi ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang. Hadir sebagai pemateri, Muzirwan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Malse Yulivesta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, perwakilan dari SLBN 2 Kota Padang, serta Ketua PPDI Kota Padang, Icun Sulhadi.
Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan Setdako Padang Didi Aryadi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif di Kota Padang.
“Dengan diterbitkannya PERMENPAN RB Nomor 11 Tahun 2024, ini menjadi acuan kita bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang adil, merata, dan ramah bagi kelompok rentan. Lima aspek penting dalam pelayanan publik inklusif, yaitu kebijakan dan kepemimpinan, aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi dan komunikasi, akomodasi yang layak, serta pengembangan sumber daya manusia, harus menjadi pedoman utama kita,” ungkapnya.
Didi menegaskan, pelayanan publik harus adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu memberikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya soal tanggung jawab, tetapi juga tentang bagaimana kita merespon kebutuhan nyata masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat membutuhkan perhatian khusus,” tambahnya.
Ia juga berpesan kepada para peserta untuk memanfaatkan kesempatan sosialisasi ini semaksimal mungkin.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam memberikan pelayanan terbaik. Mari bersama kita wujudkan Kota Padang yang lebih maju, bermartabat, dan melayani,” tutupnya.
Sementara itu, salah satu pemateri Muzirwan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyoroti pentingnya inklusivitas dalam pelayanan publik.
“Kelompok rentan adalah mereka yang memiliki risiko tinggi menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan publik. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, atau geografis. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan layanan publik dapat diakses oleh semua, tanpa terkecuali,” jelasnya.
Muzirwan juga memaparkan langkah strategis yang dapat dilakukan, termasuk penguatan kebijakan dasar pelayanan publik inklusif, kolaborasi antar-stakeholder, serta pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan.
“Inklusivitas bukan hanya sebuah konsep, tetapi sebuah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pelayanan publik menjangkau seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan,” tambahnya.
Pemateri lain, Icun Sulhadi dari SLBN 2 Kota Padang dan PPDI, menekankan bahwa kolaborasi antarpihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Pemko Padang sudah memulai langkah strategis ini, tetapi keberlanjutan dan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi pendorong bagi Pemko Padang untuk terus meningkatkan responsivitas dan inklusivitas pelayanan publik. Selain itu, ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan Kota Padang yang lebih ramah, adil, dan melayani semua lapisan masyarakat. —Rchrd
