PESSEL INVESTIGASI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan meminta Kepala OPD proaktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk pembangunan kabupaten itu, disebabkan keterbatasan anggaran.
Ketua DPRD Pessel, Ermizen mengatakan,” Kepala OPD seyogyanya proaktif mendapatkan dana dan kegiatan baik berupa DAK mapun dana bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena APBD kita belum mencukupi,” ujarnya.
Menurutnya, Hal ini wajib menjadi penilaian kinerja utama bagi kepala OPD oleh bupati Pesisir Selatan. Jika kepala OPD tidak mampu maka direkomendasikan kepada bupati untuk mengganti kepala OPD tersebut.
Untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, DPRD setempat menegaskan kepada bupati supaya setiap kepala OPD terkait mampu berinisiatif dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
” Jangan hanya menggunakan anggaran yang sudah ada saja, sebaiknya juga bisa mencari peluang keprovinsi maupun pusat, manfaatkan kesempatan sekecil apapun,” katanya.
Untuk mendapatkan kucuran anggaran dari pusat dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah tidak hanya mempersiapkan persyaratan berupa proposal saja, tetapi juga harus melakukan koordinasi lewat jalur politis agar dapat dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang saling menguntungkan.
Terkait realisasi jalan dan jembatan yang merupakan tanggungjawab dari provinsi maupun pusat yang masih ada terbengkalai. Ia mengharapkan, Pemerintah Daerah harus berinisiatif mengupayakan pendekatan formal dan informal.
” Terkait adanya jalan yang terbengkalai, kita tegaskan kepada Pemda untuk menyurati dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ” tegasnya.
Hal itu katanya, merupakan rekomendasi Pansus II yang disampaikan Rabu (3/5-2023) kemarin dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun 2022. ( Don )