PADANG–INVESTIGASI,Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui program Padang Amanah.
Hal ini disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Tahun 2024. Senin.
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Lantai II Gedung Baru DPRD Kota Padang pada Senin, dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizar Aye, Jupri, Osman Ayub, serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar.
Fadly Amran menegaskan bahwa setiap pengelola keuangan daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan DPRD, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
“LKPj ini adalah bentuk tanggung jawab Pemko Padang dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih, dan melayani, sesuai dengan visi Padang Amanah yang kita jalankan,” ujarnya saat diwawancarai
Wali Kota menekankan bahwa Padang Amanah bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, profesional dan berpihak kepada rakyat.
Di bawah prinsip Padang Amanah, Pemko Padang berhasil mencatat berbagai pencapaian penting pada tahun 2024, di antaranya:
- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan IPM Pemerintah terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia dengan mendorong kualitas pendidikan.
Hal ini tercermin dalam meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 83,98 di tahun 2023 menjadi 84,34 pada 2024, tetap menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat, mengungguli rata-rata provinsi (76,43) dan nasional (75,02).
Selain itu, angka harapan hidup meningkat dari 74,94 menjadi 75,20, angka harapan lama sekolah naik dari 16,56 menjadi 16,57 tahun, dan rata-rata lama sekolah bertambah dari 11,62 menjadi 11,63 tahun.
Salah satu komitmen dalam Padang Amanah adalah memastikan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Pemko Padang berhasil menurunkan angka stunting dari 24,2% di tahun 2023 menjadi 17,29% pada September 2024.
Sebanyak 2.888 penyandang disabilitas di Kota Padang telah mendapatkan perhatian khusus melalui berbagai program kesejahteraan sosial, penyediaan sarana prasarana publik yang ramah difabel, serta peningkatan keterampilan mereka agar lebih mandiri.
Salah satu pilar utama Padang Amanah adalah menciptakan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing. Pemko Padang telah menyelesaikan pembangunan Pasar Raya Fase VII pada tahun 2024, yang kini telah difungsikan sepenuhnya untuk mendukung perekonomian masyarakat.
Dalam laporan keuangannya, Pemko Padang mencatat realisasi APBD yang sangat baik, dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: Rp2,53 triliun dari target Rp2,55 triliun (99,02%) – Belanja Daerah: Rp2,44 triliun dari target Rp2,59 triliun (94,18%) – Belanja Operasi: Rp2,21 triliun dari target Rp2,33 triliun (94,61%) – Belanja Modal: Rp227,2 miliar dari target Rp243,9 miliar (93,17%) – Belanja Tidak Terduga: Rp5,3 miliar dari target Rp13,6 miliar (39,16%).
Menurut Fadly, keberhasilan realisasi APBD ini merupakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien, sesuai dengan prinsip Padang Amanah.
“Kita menargetkan bagaimana Kota Padang dapat menjadi lebih maju, lebih baik, dan lebih amanah. Padang Amanah bukan hanya tentang angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi tentang bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
—richrd
