JAKARTA, INVESTIGASI_Athari Gauthi Ardi bacakan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam rapat kerja Badan Anggaran (Badan Anggaran) DPR RI terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2023
Anggota DPR RI Komisi V DPR RI, Athari Ghauti Ardi tegaskan, dalam proses penyusunan APBN harus mengedepan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Selasa (27/09/2022).
Rapat Banggar tersebut diantaranya ikut dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bapennas RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta Gubernur Bank Indonesia dengan agenda pembahasan RUU tentang APBN TA 2023.
Seperti halnya diketahui, tidak hanya Anggota di Komisi V di DPR RI, Athari yang melekat dengan sebutan Srikandi muda Sumatera Barat ini juga tercatat sebagai anggota Banggar DPR RI ini juga berharap, melalui APBN hendaknya bisa melahirkan program-program pro-rakyat, dengan memperbanyak kegiatan padat karya dan kegiatan swakelola dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat di daerah sasaran program.
“Dengan program padat karya ini, kita harapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi dimasa-masa sulit ini, terlebih paska kenaikan harga BBM bersubsidi,” ungkap Athari kepada media ini. Kamis (29/092022) melalui media seluler.
Kemudian, dikatakan oleh wakil rakyat perwakilan perempuan perwakilan asal Sumbar ini, dirinya ingin memastikan APBN disusun secara baik dan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga betul-betul memenuhi kebutuhan rakyat.
“Kita harus pastikan tahun depan ada peningkatan kualitas belanja pemerintah, APBN kita terealisasi secara efektif dan efisien,” katanya.
Selain itu, Athari menyatakan, akan berupaya agar aspirasi masyarakat Sumbar bisa ia wujudkan melalui program-program dari pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur.
“Tentu disini saya sebagai yang dititipkan amanah oleh masyarakat di Dapil akan terus berupaya membawa program-program pemerintah pusat ke daerah. Terurama, yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Saya ingin ada pemerataan pembangunan hingga pelosok negeri,” tegasnya.
Dalam Rapat Banggar DPR RI bersama pemerintah kali itu, pembahasan dilaksanakan, diantaranya terkait laporan dan pengesahan hasil panja-panja, Naskah RUU APBN 2023. Mendengar pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi, penandatanganan naskah RUU dan pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Rel
