JAKARTA, INVESTIGASI_ Ditengah persiapan pemantapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Disisi lain, sejalan dengan itu, kasat mata juga sudah mulai terlihat banyak partai dan tokoh politik beserta para petinggi partai yang berniat sebagai kontestan juga sudah mulai pasang kuda-kuda dan tebar pesona kepada masyarakat.
Baik itu tokoh yang baru muncul, maupun para anggota legislatif yang sebelumnya dipercaya untuk mewakili aspirasi rakyat di parlemen, mulai dari tingkat kabupaten, propinsi maupun tokoh politik ditingkat nasional.
Mirisnya, curi start ini kadang tak hayal berbagai tingkah sering dilakukan oleh para tokoh, hanya demi untuk meningkatkan kembali elektabilitas dan popularitas berpolitiknya, dan bahkan tidak sedikit juga dari anggota legislatif tersebut terlihat memaksakan pencitraan untuk meminimalisir kembali krisis kepercayaan dari para konstituennya sendiri, serta diduga tidak segan-segan walau untuk menyebar kebohongan sekaligus kepada masyarakat daerah pemilihan mereka.
Tidak terkecuali, hal ini diduga juga terjadi di Sumatera Barat. Dimana para tokoh pendamba kursi perwakilan parelemen, terlihat mulai bermain ditingkat isu sentral yang menjadi sorotan banyak orang. Yang tak lain tujuannya semata hanya untuk menguatkan ketokohan, dengan skenario panjang yang sudah disiapkan.
Mereka mulai terlihat seperti pahlawan, malahan tak segan mendramatisir prilaku, seolah-olah apa yang dilakukan merupakan bukti kecintaannya terhadap rakyat padahal terkadang itu hanyalah bualan belaka.
Mirisnya lagi, karena terlalu asyik dalam memainkan peran politiknya, terkadang ada yang lupa kalau isu politik yang dikemas sudah tidak berada pada slotnya lagi, dimana mereka tidak lebih hanya menyampaikan sebuah kebohongan, bahkan walau apa yang di publis tidak bakalan bisa untuk terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan rakyatnya.
Seperti yang disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi, yang ikut membenarkan, dan sangat miris. Bahkan Athari tidak menampik segala dugaan dramatisir pembodohan yang dilakukan oleh pemilik syahwat kekuasaan, maupun kursi parlemen yang tak beretika itu hanya demi kursi kekuasaan.
Dikatakan Athari, seharusnya kepada mereka yang terus menebar kebohongan demi popularitas, sebaiknya mulai bercermin diri. Karena menurutnya rakyat sudah pintar, jangan dibodohi terus.
Apapun kegiatan pemerintah yang tidak akan, atau tidak mungkin dilaksanakan, sebaiknya tidak disampaikan, karena itu hanya PHP (Pemberi harapan palsu) yang hanya akan melukai hati masyarakat.
Sebagai politisi muda, Athari Ghauti Ardi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI menyampaikan, bahwa dia sangat prihatin dan miris atas kondisi tersebut. Karena justru langkah politik tidak sepatutnya itu justru terjadi di Sumatera Barat, daerah pemilihannya sendiri.
Karena dari informasi yang bersumber dari media yang pernah dibacanya, salah satunya Athari sangat menyayangkan pernyataan salah satu anggota DPR RI yang mengatakan akan mulainya pembangunan ‘flyover’ Sitinjau Laut pada Juni Tahun 2023. Padahal dari seluruh data dan informasi yang di ikutinya di Komisi V dan Badan Anggran DPR RI, flyover baru sebatas wacana dan permintaan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat kepada pemerintah pusat, dan bahkan belum ada pembahasannya pada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk tahun anggaran 2023, bahkan dia sendiri juga belum dapat surat permohonannya.
“Orang itu kan klaim, suratnya sudah masuk kepusat. Saya tidak tahu suratnya kemana?, karena saya di Komisi V dan di Banggar belum ada anggaran untuk Flyover, bahkan katanya bulan Juni 2023 akan dimulai, serta disebutkan sebelum dia lengser proyek itu selesai. Untuk diketahui, itu bukan proyek kecil, yang setahun bisa selesai, dan anggrannya bukan milyaran, tetapi triliunan. Jadi katanya akan dimulai Juni 2023, saya tegaskan itu bohong….saya di Komisi V, saya di Badan Anggaran DPR RI, saya katakan belum ada anggaran untuk Flyover untuk Sitinjau Laut, jadi jangan bodohi masyarakat saya,” tegas Athari.
Disebutkan oleh Athari, bahwa itu perlu disampaikannya supaya jangan ada informasi-informasi tidak benar yang diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, apalagi hanya untuk kepentingan image seseorang. Bahkan sesuai komisinya di DPR RI, dia yang terus menyuarakan pembangunan itu bahkan tidak sepongah itu.
“Kalau mau pembuktian, disaat rapat ada videonya saya ngomong terus Sitinjau Laut.
Bahkan untuk masalah macet dan longsorpun saya sudah sampaikan ke PUPR, tetapi anggarannya memang belum ada. Silahkan, tanya ke PUPR……,Karena pemerintah pusat masih fokus kepada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan dan pemulihan ekonomi rakyat. Bahkan keperhubungan juga saya sampaikan, makanya sekarang rambu-rambu jalan akan segera dibenahi sesuai dengan tupoksinya, termasuk untuk pemeliharaan jalan,” tutur Athari.
Tidak itu saja, dugaan siasat pembodohan masyarakat demi pencitraan pilitik dengan wacana pembangunan Flyover jalan penghubung Kota Padang ke Kabupaten Solok itu juga dibongkarnya habis.
“Terus disitu diakan mengundang Hutama Karya. Dia bilang Hutama Karya akan menawarkan Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha(KPBU), bukan begitu system KPBU. KPBU itu merupakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Nah, proyeknya itu yang punya pemerintah. Artinya pemerintah yang menawarkan kepada badan usaha-badan usaha yang ada, nanti ditenderkan, mana yang cocok dan sesuai yang dengan aturan dan yang disyaratkan. Maka itulah badan usaha yang dipilih oleh pemerintah. Jadi tidak bisa Hutama Karya bilang, nanti kami akan KPBU dengan pemerintah. Tidak boleh itu. Dari mana dia tahu yang akan mengerjakan. Karena proses tender itu harus dilaksanakan secara tranparant dan terbuka oleh pemerintah. Jadi bukan swasta yang nawarkan proyek, tetapi pemerintah yang menawarkannya,” tegas Athari lagi.
Selanjutnya, Athari juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tokoh masyarakat, apalagi sekelas wakil rakyat di DPR RI itu, sebab menyampaikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat, menurutnya itu sama saja mempermainkan hati masyarakat, hanya demi hasrat politik, atau cuma karena kecemasan perolehan suara karena pemilu sudah dekat.
“Ini ‘Offside’ namanya, jadi kepada bapak yang disana, jangan lagi bohongi masyarakat saya. Karena menurut saya dia sudah banyak membohongi masyarakat saya, dengan cerita-cerita yang dia buat sendiri. Jadi saran saya, bapak itu ke dokter dulu, diperiksa,” tegasnya.
Kemudian, terkait dengan pemberitaan peresmian jalan tol sicincin, Athari juga mengatakan, bahwa saat ini pembangunannya sedang berlangsung, yang dilaksanakan oleh kementerian PUPR melalui badan usaha (pihak ketiga) karena sebelumnya sempat terhenti, dan tahun ini baru dianggarkan kembali untuk pelaksanaan lanjutannya. Karena diketahui Jalan tol sicincin merupakan hasil dari usulan anggota DPR RI di Komisi V kepada Kementerian PUPR melalui Badan Pembangunan Jalan Tol (BPJT).
“Jadi sekali lagi bukan peresmian jalan tol, kalau peresmian itu artinya pekerjaan jalan tol itu sudah selesai. Harusnya syukuran saja untuk lanjutan pembangunannya, jadi saran saya sama dia, cukuplah…jangan terlalu sering untuk membodohi , kalau hanya tujuannya untuk menarik simpati rakyat,” pungkas Athari. (M/Willy)
