OPINI — Menerima alokasi dana revitalisasi sekolah tentu menjadi kabar menyejukkan bagi setiap satuan pendidikan. Namun, di balik kucuran anggaran tersebut, terpikul tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh pihak sekolah, khususnya kepala sekolah.
Dana revitalisasi bukan sekadar angka untuk mempercatik fisik bangunan. Lebih dari itu, program ini dirancang untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana agar lingkungan belajar menjadi lebih layak, aman, nyaman, dan transformatif bagi para siswa.
Agar pengelolaan anggaran negara ini tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan, berikut enam prinsip utama yang wajib dipegang teguh dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah:
1. Berdasarkan Kebutuhan Nyata, Bukan Keinginan
Perencanaan tidak boleh berangkat dari pola pikir “ada anggaran, mau dipakai belanja apa?”. Sekolah harus melakukan pemetaan (mapping) kondisi riil terlebih dahulu. Prioritaskan sarana yang rusak, membahayakan keselamatan, atau langsung menghambat proses belajar-mengajar—seperti atap kelas yang bocor, toilet yang tidak layak, atau fasilitas sanitasi yang buruk.
2. Patuhi Peruntukan Anggaran
Setiap bantuan revitalisasi memiliki petunjuk teknis (Juknis) yang mengikat, baik untuk rehabilitasi, renovasi, maupun pengadaan sarana pendukung. Pengelola sekolah dilarang keras mengalihkan atau mencampuradukkan alokasi anggaran untuk kebutuhan lain di luar ketentuan program.
3. Kolektif dan Kolaboratif, Bukan Keputusan Tunggal
Kepala sekolah tidak boleh berjalan sendiri. Pelaksanaan program wajib melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), tim teknis, serta partisipasi masyarakat/komite sekolah sesuai mekanisme formal. Transparansi internal sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan adalah kunci pengendalian mutu.
4. Transparansi Publik Sejak Awal
Keterbukaan informasi publik tidak boleh menunggu munculnya prasangka atau pertanyaan dari masyarakat. Informasi mengenai nilai bantuan, volume pekerjaan, dan target waktu harus dikelola secara terbuka. Akuntabilitas publik adalah amanah undang-undang yang wajib dijaga oleh setiap penerima dana negara.
5. Tertib Administrasi dan Pertanggungjawaban Legal
Rampungnya pekerjaan fisik belum menandakan selesainya tugas pengelola. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menekankan bahwa keberhasilan program dipatok dari dua hal: fisik yang berkualitas dan pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel. Dokumentasi before-after, nota transaksi, laporan progres, hingga berita acara serah terima harus tersusun rapi.
6. Orientasi Pada Manfaat Bagi Peserta Didik
Ukuran keberhasilan tertinggi dari revitalisasi bukanlah megahnya bangunan, melainkan sejauh mana dampak perubahan tersebut dirasakan oleh siswa. Apakah ruang kelas menjadi lebih aman? Apakah sanitasi menjadi lebih sehat? Manfaat nyata bagi kualitas layanan pendidikan adalah tolok ukur utamanya.
Pengelolaan dana revitalisasi yang transparan, profesional, dan berintegritas bukan hanya menyelamatkan pengelola dari jerat hukum, tetapi juga memastikan hak anak-anak bangsa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dapat terpenuhi.
About the Author
