Limapuluh Kota.investigasionline– Sepertinya, publik Limapuluh Kota khususnya, apatis terhadap tugas dan fungsi 35 Wakil rakyat serta kinerja institusi penegak hukum setempat. Apa pasal ?

Pasalnya, masyarakat Luak Limopuluah Kota, tidak melihat aplikasi tugas serta fungsinya diera kepemimpinan Ketua DPRD, Deni Asra bersama Sekretaris Dewan, Dharma Wijaya dituduhkan telah bersekongkol “kuras” alokasi anggaran kinerja DPR TA.2021, sedikitnya bernilai Rp.23 miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun wartawan, diduga Dharma Wijaya, oknum Sekretaris Dewan diketahui masih fungsikan Khairil Pen Wildi alias Ayang selaku Bendahara rutin Sekwan DPRD, pasca dilantiknya sebagai Kasubag Fasilitasi Penganggaran, menggantikan Yahya, pejabat lama yang dipromosikan Kabid UMKM Dinas Koperasi Limapuluh Kota, Selasa, 13/7 lalu oleh Bupati, Safaruddin.

Dilain pihak, calon penggantinya, Riski yang pindah tugas dari kantor Camat Lareh Sago Halaban, yang telah mengantongi SK Nota, menurut beberapa sumber di Sekwan itu terlihat tidak di berdayakan sehinga menimbulkan pertanyaan. Ada apa gerangan dibalik kebijakan Dharma selaku Sekwan ?, ujar sumber yang minta jatidirinya disembunyikan.

Anehnya, baik Darmawijaya selaku Sekwan, atau Khairil Pen Wildi berusaha dimintakan tanggapan seputar kecurigaan publik terkait penggunaan anggaran kegiatan di DPRD Limapuluh Kota TA 2021 setidaknya senilai Rp, 22 miliar, adanya dugaan upaya aksi ” Utak- atik”, dua oknum tersebut, berpotensi menyalahi aturan Perbendaharaan serta dapat dijerat Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, hingga berita ini, bungkam seribu bahasa.

Sementara, sebelumnya terungkapnya gonjang- ganjing mandegnya proses hukum seputar dugaan mark up anggaran dana Makan Minum kegiatan DPRD, TA. 2019-2010 dari Dokumen Pelaksanaan ( DPA ) sejumlah Rp.45 Miliar itu yang di lidik penyidik Tipikor Satreskrim Polres Limapuluh Kota, diduga telah menguap ( didiamkan- red ).

Soalnya, berdasarkan investigasi LSM Ampera Indonesia, dibawah komando Koordinatornya, Fhatroni Diansyah, di lingkungan DPRD Limapuluh Kota, ditenggarai penggunaan anggaran Sekwan DPRD Limapuluh Kota TA.2019-2020 dan TA.2021 senilai Rp.23 Milyar, terkait Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan DPRD 50 Kota, dibawah kendali Sekretaris DPRD Limapuluh Kota, Dharma Wijaya menimbulkan kecurigaan dan berpotensi dijerat UU Tipikor, ungkap Fhatroni di Sarilamak.

Dipaparkan Aktivis Luak Limopuluah itu, khususnya TA 2020 ditenggarai berpotensi mark up dan tidak sesuai prosedur hukum, yakni : 1. Pengadaan Kain Gorden Rumah Dinas Ketua DPRD. 2. Pengadaan Kichen Set Rumah Dinas Ketua DPRD. 3. Pengadaan AC Rumah Dinas Ketua DPRD. 4. Pengadaan Alat Fitnes Ketua DPRD. 5. Pengadaan Kaybord/ Orgen Ketua DPRD, berdasarkan data dari sumber terpercaya di DPRD itu, Sekretaris DPRD, Dharma Wijaya, bersama Kabag Umum dan Keuangan DPRD, Iqbal selaku PPK serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK- red ), Salman ditenggarai sengaja menjebak Ketua DPRD Limapuluh Kota, priode 2019- 2024, Deni Asra dari Partai Gerakan Indonesia Raya ( Partai Gerindra- red ) berikan kewenangan lakukan ” Pengadaan Barang dan Jasa” seputar kebutuhan Rumah Dinas Ketua DPRD setidaknya menelan biaya ratusan juta itu, sebut Fhatroni.

Juga LSM AMPERA Indonesia, dapatkan bocoran seputar Dharma Wijaya dan kroninya terkait Penggunaan dana BBM 2020-2021 diperkirakan lebih Rp. 200 juta, serta pengadaan ATK DPRD 2020-2021 yang mencurigakan senilai Rp.200 juta juga.

Ironisnya, LSM AMPERA Indonesia, juga dapatkan masukan seputar dugaan pemotongan ( Subhaat ) dana perjalanan dinas 35 ASN dan 55 THL di lingkungan Sekwan ( Rp.200 rb- Rp.250 rb, hal tersebut jadi rumor tak sedap di lingkungan DPRD setempat.( eb )