
Sudah dua priode, Capres dan Cawapres, kalah di Sumbar dan menang di tingkat nasional. Namun, dana pusat melalui APBN juga turun pesat. Buktinya, dua Jokowi kalah dua kali Capres di Sumbar, baik saat berpasangan dengan Yusuf Kalla maupun dengan Ma’ruf Amin, namun dana pusat masih mengalir deras
Dana pusat, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk pembangunan infrastruktur, terus bergulir. Baik melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga (BM), Ditjen Cipta Karya (CK), Ditjen Sumber Daya Air (SDA) maupun Ditjen Perhubungan. Dan, perpanjangan tangan Ditjen untuk provinsi di kelola oleh Balai
Di Sumatera Barat, ada 4 Balai yang mengelola dana APBN untuk pekerjaan infrastruktur yang mencapai ratusan miliyar pertahun. Bahkan, seorang anggota dewan asal Sumbar Athari Gauthi Ardi yang berada di Komisi V bermitra dengan Kementerian PUPR sukses membawa dana APBN untuk Sumbar selama 5 tahun lebih kurang sebesar Rp450 M lebih.
Belum anggota dewan lain yang berada di Komisi berbeda, juga mampu mengalokasikan dana APBN melalui pokir. Artinya, meski beberap kali Capres kalah di Sumbar, dana pusat juga terus mengalir. Dan, anggota dewan terpilih, baik Sumbar 1 dan Sumbar 2, tetap berjuang mengalirkan dana pusat ke Sumbar
Khusus Kementerian PUPR, dana mengalir di Sumbar melalui 4 Balai. Diantaranya, Ditjen SDA dikelola Balak Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS). Ini cukup besar dan mencapai ratusan miliyar tiap tahun untuk Daerah Irigasi, Pengamanan Pantai, Embung maupun pekerjaan lainnya. Begitu juga untuk Ditjen BM melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Khusus untuk jalan nasional ini, BPJN terbagi dua wilayah. Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah Sumbar 1 dan 2. Anggaran untuk jalan nasional ini, cukup besar pertahun, mencapai ratusan miliyar. Begitu juga Ditjen CK melalui Balai Pelaksanaan Permukiman Wilayah (BPPW). Dana untuk kawasan perkumuhan perkotaan/pedesaan, bangun pasar, kampus, rumah susun (Rusun) atau lain lainnya, juga cukup besar mencapai ratusan miliyar pertahun.
Untuk Ditjen Perhubungan melalui Balai Perkeretaan Apian, beberapa tahun belakangan ini, Sumbar mendapat suntikan dana besar. Baik untuk membuka kembali rel lama maupun membuka jalur baru, seperti jalur Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Intinya, pengaruh kalah tak begitu besar. Sebab, ada wakil rakyat yang berjuang di pusat dan adanya 4 Balai yang mengelola dana pusat. Bedanya, tergantung status Balai Kecil dan Balai Besar di Sumbar.
Penulis
Novri Investigasi