
Bengkulu, Investigasi – Kebijakan efesiensi anggaran yang diterapkan hingga saat ini menjadi semacam momok menakutkan bagi pejabat khususnya di Bengkulu.
Pasalnya hampir setiap pejabat yang ditemui mengeluhkan terkait kebijakan efesiensi anggaran yang berdampak pada pemangkasan dan peralihan anggaran pada aitem program kerja yang sudah direncanakan.
“Saat ini masih dalam tahap efesiensi anggaran. Beberapa kegiatan awalnya dipangkas separoh dan dipangkas lagi separoh dan sampai kini belum jelas,” ungkap salah satu Kepala Dinas di Bengkulu.
Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dinas lainnya mengatakan bahwa untuk dana ATK dan operasional seperti bensin saat ini mereka terpaksa harus mengeluarkan dana pribadinya.
“Efesiensi anggaran ini luar biasa dampaknya. Uang gaji terpakai bahkan parahnya tabungan kamipun terpakai untuk beberapa kebutuhan kantor,” ujarnya.
“Jadi jabatan saat ini hanya sebatas status saja, Kepala Dinas, tapi ya seperti ini kondisinya, lebih baik ngurus kebun,” tutupnya.
Dilain sisi, perlu diketahui oleh sang pemangku kebijakan bahwa dampak atau akibat dari kebijakan efesiensi anggaran juga turut dirasakan oleh para pekerja media. Hal ini lantaran dinas – dinas yang selama ini biasanya menjalin kerjasama dalam bidang jasa publikasi mengaku 100 persen anggaran untuk publikasi di dinasnya dipangkas dan dialihkan ke kegiatan lainnya. (R)
Penulis: M Martanus