Gerak cepat yang digadang gadang untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar, bakal tersendat. Pemangkasan anggaran, terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, bakal berpengaruh terhadap 3 Balai di Sumbar. Bayangkan saja, untuk infrastruktur nasional mengalami refocusing anggaran 80% atau 81 Triliun dari rencana anggaran Rp113 Triliun dipangkas menjadi 29,57 Triliun untuk Tahun Anggaran 2025
Alhasil, pemangkasan anggaran juga berpotensi memperlambat pertumbuhan sektor konstruksi yang selama ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak itu saja, dengan berkurangnya alokasi dana untuk proyek proyek, tentunya perusahaan konstruksi menghadapi masalah dalam menjaga kelangsungan bisnis.
Karena, penurunan volume dan ‘kue proyek’ dan ketatnya persaingan dalam tender. Pemangkasan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025, tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), diperkuat Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
Dan, ini berdampak signifikan terhadap industri jasa kontruksi, konsultan, kontraktor dan pemasok material. Sebab, pemangkasan anggaran berdampak berkurangnya jumlah proyek. Ini tidak saja menghambat pertumbuhan infrastruktur, juga memperlambat putaran ekonomi disektor konstruksi yang selama ini menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Jutaan tenaga kerja dibidang konstruksi terancam menganggur
Terdampak 3 Balai di Sumbar
Pemangkasan anggaran menjadi Rp29,37 Triliun untuk Tahun Anggaran 2025, berdampak terhadap 3 Balai di Sumbar, yakni Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Sebab, anggaran melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) yang memayungi 3 Balai itu, anggaran turun drastis.
Untuk Ditjen Sumber Daya Air ( SDA) hanya sebesar Rp10,70 Triliun, Ditjen Bina Marga Rp12, 48 Triliun dan Direktorat Cipta Karya sekitar Rp3, 76 Triliun, sisanya Rp1,16 Triliun. Bayangkan, jika dibagi 38 provinsi yang ada di Indonesia, berapa dana yang turun untuk 3 Balai di Sumbar itu. Dan, ini akan menjadi masalah besar, terhadap proyek yang sudah direncanakan maupun dilanjutkan
Untuk BPJN target menuju jalan mantap nasional, bakal terkendala. Bukan saja peningkatan, perbaikan, pemeliharaan, jalan dan jembatan bakal yang terhenti. Begitu juga BWSS V, pekerjaan irigasi, embung bakal terbengkalai dan tak dilanjutkan. Termasuk BPPW untuk pekerjaan pasar, kampus dan daerah permukiman, tak bakal tuntas. Dengan dana yang terbatas itu, tentu diutamakan yang prioritas. Pedisnya, Gerak Cepat yang dicanangkan, bakal tersendat
Proyek Sedikit, Rekanan Menjerit
Kue yang berkurang, tak sebanding dengan banyak rekanan di Sumbar, berakibat mati surinya pengusaha bergerak dibidang jasa konstruksi. Persaingan yang ketat memperebutkan ‘kue proyek’ yang sedikit, membuat rekanan menjerit. Padahal, mereka hidup dari pekerjaan proyek, membayar gaji karyawan dari proyek.
Sementara, ‘kue proyek’ terbatas, wajar saja pemangkasan anggaran ini, rekanan bernasib naas. Pengangguran makin bertambah, karena perusahaan tak sanggup membayar gaji. Begitu juga, pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek, juga terkena imbas, seperti pemasok material, toko bangunan. Rintihan dan tangisan berjemaah, akan mengiringi pemangkasan anggaran ini. Entahlah
Penulis Novri Investigasi
About the Author
