PARIAMAN, INVESTIGASI_Persoalan tender dan lelang terindikasi kembali terjadi di Kota Pariaman. Tender berujung sanggahan dan pengaduan, terjadi di di Pokja  Pemilihan 3 Kota Pariaman, PPK Kota Pariaman dan peserta lelang dalam pembuatan persyaratan tender pada paket tender peningkatan jalan pinggir Sungai Batang Mangor (Jembatan Sunur – Jembatan Kuraitaji). Alhasil, lelang tersebut menuai sanggahan dari CV. Bintang Lintas Indonesia

Sanggahan tersebut, terlihat pada surat, bernomor  : 025/SGH/BLI-PRM/IX/2022 yang ditujukan kepada  Pokja Pemilihan 3 Kota Pariaman. Sanggahan itu, diajukan adanya dugaan persekongkolan pada pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang, maupun pada saat penyusunan dokumen saat lelang dan tender. 

Diantaranya, adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu, terkait dengan sertifikat barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat kualifikasi yang diminta dalam dokumen lelang, yakni memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi kecil (Kecil/Menengah/Besar)

Serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan, konstruksi bangunan sipil jalan BS 001 KBLI 42101 (sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan) dan diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.b. Memiliki sertifikat manajemen mutu, beresiko tinggi. Sementara, HPS Rp2.500. 000.000,00, 77 peserta yang mendaftar dan jumlah peserta menawar 10 peserta

Pada saat pembukaan penawaran yang diikuti 10 peserta itu CV. Bintang Lintas Indonesia, penawar terendah ketiga dengan penawaran Rp1.999.841.256.00 atau turun 20,01%. Permasalahanpun muncul, disebabkan terkait salah satu persyaratan yang diminta dalam Lembaran Data Kualifikasi (LDK), yakni sertifikat manajemen mutu. 

Diminta serifikat manajemen mutu beresiko tinggi. Jika ini yang diminta Pokja pemilihan 3 Kota Pariaman, seharusnya  diminta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bukan Sertifkat Manajemen Mutu dan memiliki sertifikat tenaga ahli sesuai disyaratkan PP No 22 tahun 2020 pasal 38. Lalu, kenapa dalam RAB dan analisa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, itemnya sangat standar sekali, sedangkan di dalam LDK pekerjaan beresiko tinggi.

Dari beberapa persoalan tersebut, Dwi Hardianto, Wakil Direktur CV. Bintas Lintas Indonesia, mengatakan, ada indikasi persekongkolan pada pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender atau lelang. Dwi Hardianto, menilai adanya indikasi persekongkolan antara Pokja Pemilihan 3 Kota Pariaman, PPK Kota Pariaman dan salah satu rekanan yang akan dimenangkan CV. Taman Karya Manggala.

Alasannya, salah satu peserta lelang ini yang memiliki persyaratan Sertifikat Manajemen Mutu yang telah dikondisikan dari awal. Penggunaan Sertifikat Manajemen Mutu yang ada pada salah satu peserta lelang, menilai pekerjaan tersebut pekerjaan konstruksi yang bersifat beresiko tinggi. Jika pekerjaan tersebut memiliki resiko tinggi, seharusnya syarat yang diminta adalah Sertifikat Keselamatan dan Kerja, bukan Sertifikat Manajemen Mutu

“Hal ini membuat dugaan kami adanya persekongkolan dalam pembuatan persyaratan kualifikasi,” kata Dwi Hardianto, seraya mengatakan, atas dugaan persekongkolan ini, ia membuat pengaduan Kepada Kepala Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di Medan. Nv