JAKARTA, INVESTIGASI_Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya, pemerintah dapat mempertahankan capaian opini audit terbaik atas laporan keuangan tersebut selama enam tahun berturut-turut.

“BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP 2021,” jelas Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2021 kepada DPR dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/06).

“Guna mengoptimalkan kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, BPK mendorong pemerintah melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif, guna mewujudkan kesejahteraan bangsa,” tutup Ketua BPK.

Pada kesempatan terpisah, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan upaya jajaran DJPb sehingga dapat mewujudkan raihan WTP untuk LKPP 2021.

“Opini WTP merupakan salah satu wujud atau evidence besar bahwa kita menjalankan pelaksanaan APBN dengan baik. Hal itu juga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk menjalankan APBN lebih baik lagi. Raihan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada pengelolaan APBN secara lebih baik, namun juga bagi stakeholders serta para agensi dan lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P agar lebih confident dengan cara kita (pemerintah) mengelola APBN,” tegas Dirjen Perbendaharaan.

Pemerintah secara serius dan konsisten akan terus melakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK, mengembangkan berbagai terobosan kebijakan baru untuk menjawab tantangan keuangan negara yang makin dinamis, serta menyempurnakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menjaga kualitas dan validitas data LKPP. Rel