Pasca pelantikan kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo, Kamis (20/2) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, menandakan, dimulainya kepala daerah terpilih melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, kepala daerah terpilih berkat dukungan Tim Sukses (Tim), mulai melaksanakan bagi ‘kue jabatan’ dan menempatkan mereka pada pos yang tepat
Biasanya, Ketua Pemenangan dan Ketua Relawan yang berada di Ring 1, bakal mendapat tempat dan posisi yang strategi. Bahkan, ada juga Timses dengan sebutan ‘Makelar Proyek dan Kepala Daerah Malam’. Ini punya tugas khusus. Baik pengaturan lelang maupun jual beli jabatan. Sementara, timses ring ring lain, termasuk juga ringstone (tukang sorak) juga kebagian proyek.
Jalur Masuk Pintu Korupsi
‘Makelar kepala daerah’ malam, merupakan pintu masuk jalur korupsi. Tak heran, selama ini sebagian besar tangkapan KPK RI terhadap kepala daerah melalui jalur tim sukses dan orang terdekat. Semua sadapan dan rekaman komunikasi dari orang orang terdekat dan timses yang dianggap berjasa
Biasa timses terdistribusikan kedua arah. Pertama, mendapat jabatan tertentu dalam pemerintah atau lembaga yang dikuasai pemerintah, seperti BUMN, BUMD, Baznas. Kedua, menjadi lembaga politik bayangan yang bisa mempengaruhi mekanisme kerja adminstratif pemerintahan ( Makelar proyek dan kepala daerah malam)
Kalau boleh diungkap, Timses berpotensi menyimpang dalam pemerintahan. Bagi bagi jabatan dan praktek bagi bagi kue paket kepada timses, praktek yang sudah terjadi. Timses dalam wujud ‘makelar proyek dan walikota malam, berpotensi menggunakan anggaran yang tidak transparan untuk kepentingan kelompok atau pribadi
Pengadaan proyek dan jual beli jabatan, tidak transparan, sehingga menguntungkan perusahaan atau rekanan dekat timses. Bahkan, mereka juga bisa mempengaruhi kebijakan dalam penitipan jabatan. Jual beli jabatan, bagian dari tugasnya. Wajar saja, ada asumsi ‘makelar proyek dan walikota malam’ pintu masuk menuju jalur korupsi
‘Matahari Kembar’
Disamping ‘makelar proyek dan walikota malam’ matahari kembar juga berpotensi terjadinya perpecahan kepala daerah dan wakil. Biaya politik yang tinggi, pengadaan proyek dan jual beli jabatan, salah satu cara untuk mengembalikan modal. Nah pembagian kue ini sering menjadi penyebab, pecah kongsinya kepala daerah dan wakil
Kepala daerah, punya makelar proyek dan walikota malam. Begitu juga wakil kepala daerah ada juga timnya. Benturan dan saling mengclaim, berujung pertikaian. Ujung ujungnya, belum genap setahun, sudah muncul benih benih perpecahan. Lalu, bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru saja dilantik secara berjamaah oleh Presiden RI, Prabowo. Kita tunggu saja
Penulis
Novri Investigasi
