Mengupas Berbagai Persoalan di BWSS V Padang : Cara Cerdas Muhammad Dian Al-Maaruf, ST, MT,  Kepala BWSS V,  Meluruskan Isu yang yang Berkembang

PADANG, INVESTIGASI_Diakui, Muchammad Dian Al-Maaruf, ST, MT, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V, merupakan sosok yang sangat memahami berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Meski, apa pun isu yang berkembang, suara miring yang terjadi, ia tenang menjawab persoalan. Bahkan, sangat  kondusif meluruskan tudingan yang diarahkan. 

Tak terlihat emosi, ataupun sakit hati, walau kinerja bawahan dikritisi. Ini terlihat saat media ini, menanyakan isu tak sedap berkeliaran di BWSS V. Baik jumlah pegawai harian dua kali lipatnya jumlahnya dari ASN. Darimana honor dan gajinya diambilkan,  termasuk penempatan mereka yang mempunyai disiplin ilmu yang beragam. Begitu juga, masih banyaknya mobil operasional yang tak diuruskan pajaknya.

Dengan cerdas sosok Kepala Balai yang dikenal dekat dengan kalangan media ini menerangkan, semenjak BWS Sumatera V Padang dibentuk, beban kerja yang diemban setiap tahunnya selalu bertambah. Ini berimbas dengan pegawai yang dibutuhkan dan  harus disesuaikan.” Jadi,  tidak benar setiap pergantian  Kasatker/PPK juga  membawa pegawai harian baru,” katanya. 

Melalui WA nya, juga dikatakan pada dasarnya, dalam menyusun komposisi, jumlah, penempatan dan kualitas pegawai di lingkungan BWS Sumatera V Padang yang ada saat ini,  telah dilakukan secara cermat. Mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk peta jabatan dan analisa jabatan serta ketersediaan alokasi anggaran.

Begitu juga, untuk pegawai non ASN yang ada sekarang, sudah mendapat honorarium secara resmi dari DIPA di BWS Sumatera V..”Jadi,  kalau misalnya ada pertanyaan kenapa di BWS ada tenaga kesehatan, itu karena pertimbangan beban kerja, komposisi dan jumlah pegawainya. BWS sudah harus punya poliklinik yang dikelola oleh tenaga  kesehatan. Dan,  itu semua resmi,” ulasnya

Dengan bahasa yang indah dan tersusun rapi, juga disampaikan,  terkait Kendaraan Operasional ( KDO), saat ini

secara bertahap sedang membenahi semua BMN yang berada dalam pengelolaan BWS Sumatera V Padang. Tidak hanya KDO, termasuk rumah negara dan tanah. Khusus KDO, tim masih menginventarisir kondisi KDO yang ada, baik fisik dan legalitasnya. 

“Nanti salah satu penanganan untuk KDO  adalah pembaharuan legalitas. Apabila tidak  memungkinkan,  akan dilakukan penghapusan. Karena,  KDO yang legalitasnya bermasalah,  kebanyakan KDO yang sudah tidak lagi layak jalan atau rusak berat,” katanya mengakhiri. NV

About the Author

Investigasionline

Administrator

Visit Website View All Posts