Oleh : Novri Investigasi
Sekilas Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS V) berkantor di Jalan Khatib Sulaiman dan Parak Kopi, terlihat adem dan nyaman. Namun, didalamnya ada riak tak kunjung usai. Bagaikan api dalam sekam yang siap membakar. Lalu, beragam persoalan apa yang terjadi di BWSS V dibawah kepemimpinan Dian Karmila itu? Yuk, kita telusuri persoalan itu.
Pertama, lesunya paket proyek di BWSS V. Ada indikasi, kurang menjemput bola dan melibatkan berbagai pihak untuk menjemput dari pusat. Termasuk, pihak paling bawah sekalipun, seperti Walinagari. Sebab, pekerjaan paket di BWSS V, banyak menyangkut masyarakat dan berbagai pihak.
Terkesan Kepala Balai dan Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) menunggu, tanpa inisiatif dan menjemput anggaran dari pusat. Wajar saja, beberapa tahun belakangan ini, BWSS V lesu dan sedikitnya paket. Bahkan, untuk tahun 2024 ini, informasi didapat baru empat paket dilelang. Ini juga berpengaruh pada status Balai Kecil yang disandang dan berinduk ke Pekanbaru.
Akibatnya, Danau Singkarak, termasuk wilayah Sumatera Barat, tergantung induk BWSS V di Pekanbaru. Kita di Sumbar, hanya bekerja, tapi dikelola induk di Pekanbaru. Padahal, sudah sewajarnya, BWSS V Sumbar menjadi Balai Besar, namun terkendala persyaratan. Seperti, besarnya anggaran diserap, personel besar.
Jika ini terpenuhi, akan menjadi Balai Besar, mencakup wilayah, Sumbar, Riau dan Pekanbaru. Disinilah kurangnya lobi dan keinginan untuk meraih dana dari pusat. Hanya terlena dengan jabatan dan bisa mengelola paket yang ada. Dan, status Balai Kecil tetap disandang, tak perduli berinduk ke Pekanbaru. Sampai kapan, akan menjadi Balai Kecil.
Sementara secara geografis Sumbar butuh dana besar untuk mengelola irigasi dan lainnya yang menjadi tanggungjawab BWSS V. Parahnya, persoalan internal juga terjadi di BWSS V. Anggaran tersendot, kurang pada tempatnya. Ini terlihat dari jumlah pegawai harian dan pegawai tetap (ASN).
Disebut sebut, jumlah pegawai tetap ASN diperkiran hanya 150 dari jumlah pegawai terdaftar di BWSS V kisaran 350 orang. Berbagai istilahpun nama pegawai beredar di BWSS V. Ada pegawai harian, pegawai dompet dan pegawai tetap (ASN). Khusus untuk pegawai harian dan dompet, mereka digaji berdasarkan kebijakan pimpinan. Beda dengan pegawai tetap, ada DIPA nya. Dari segi disiplin, pegawai tetap rajin mengisi absen, tak seperi pegawai harian.
Menariknya, pegawai harian lain, juga bermunculan, disamping banyaknya pegawai titipan dari pejabat di BWSS V. Seperti, pegawai proyek. Artinya, setiap ada kegiatan proyek, disisipi pegawai harian baru untuk mendampingi proyek yang dikerjakan. Disisi lain, pegawai harian juga tergantung pejabat lama yang membawa. Misal, pejabat berganti, sopirpun berganti, sopir lama masuk kedalam, tanpa tahu apa yang dikerjakan.
Disebut juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kurang profesional dan minus jam terbang. Ini juga berpengaruh terhadap kinerja dilapangan. Catatan ini, baru sebagian dari persoalan yang terjadi di BWWS V. Termasuk, persoalan lama, lemahnya administrasi, seperti banyak mobil operasional tak membayar pajak. Termasuk juga, kurang kondusifnya suasana kerja. Silaturahmi dilakukan, tak menyentuh kebersamaan.
