PESSEL INVESTIGASI_Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) selenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang digelar Kamis (4/4) di aula Kantor Bapedalitbang Pessel itu.
Ketua DPRD Pessel, Ermizen, mengatakan, Musrenbang yang digelar saat ini memiliki arti yang sangat penting dalam perjalanan masa depan Pesisir Selatan. Sebab kegiatan tersebut akan mendiskusikan berbagai hal seperti apa kerangka umum pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan menuju tahun 2045.
“Musrenbang kali ini menjadi sangat krusial, karena selain menentukkan orienstasi perencanaan jangka panjang Pesisir Selatan 2045, juga akan menentukan titik akhir yang hendak dicapai sebagai penutup era RPJMD saat ini, ” katanya.
Ia menghimbau marilah kita memanfaatkan momentum ini dengan menjadikan kita menjadi bagian dari penentu masa depan Pesisir Selatan,” katanya.
” Kita berharap disetiap usulan pembangunan harus melalui Musrenbang, tidak ada lagi yang naik dijalan, sebab melalui Musrenbang ini kita tau mana yang skala prioritas dan mana yang tidak, ” ujarnya.
Sementara itu Bupati Pesisir Selatan mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, sesuai publikasi capaian pembangunan yang dirilis oleh BPS maupun sumber data lainnya memperlihatkan bahwa secara umum capaian makro pembangunan Pesisir Selatan berada pada tren yang positif meskipun posisi belum yang terdepan di Sumatera Barat.
Bahkan, beberapa indikator makro seperti angka pengangguran pencapainnya telah melampaui target akhir RPJMD saat ini yaitu sebesar 4,71 persen. Ini adalah angka pengangguran yang termasuk rendah di Provinsi Sumatera Barat.
Pada rilis data terakhir tahun 2023, tren capaian pembangunan negatif terjadi pada angka kemiskinan publikasi terkini BPS memperlihatkan terjadi kenaikan angka kemiskinan di Pesisir Selatan dari 7,11 persen pada tahun 2022 menjadi 7,34 persen tahun 2023.
Kondisi tersebut sering menjadi sorotan berbagai pihak dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Bila ditelaah lebih jauh, kenaikan angka kemiskinan itu terjadi bukan karena pertumbuhan tidak meningkat.
Namun keadaan ini terjadi karena naiknya garis atau ambang batas standar kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan dari kisaran Rp 526 ribu pada tahun 2022 menjadi Rp 554 ribu pada tahun 2023 atau naik sebesar 4,9 persen.
“Kondisi inilah yang mengakibatkan masyarakat Pesisir Selatan yang sebelumnya terpetakan tidak miskin terseret menjadi miskin bila diukur menurut ambang batas kemiskinan itu. Faktor lain yang juga mempengaruhi kondisi tersebut adalah mayoritas lapangan pekerjaan utama masyarakat miskin dan rentan miskin berada pada sektor pertanian. Sektor ini adalah sektor rentan karena produktivitasnya dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain cuaca, ketersediaan benih, pupuk, pestisida dan lainnya,” ungkap bupati.
Dikatakan, meskipun dirasakan imbas dari naiknya garis kemiskinan ini, Pemkab dinilai cukup berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 0,47 persen atau 2.170 jiwa pada tahun 2022 menjadi 0,17 persen atau 800 jiwa pada tahun 2023.
Hal ini mampu kita capai karena dalam dua tahun terakhir Pesisir Selatan cukup fokus melakukan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim melalui program perlindungan sosial yang langsung menyasar individu masyarakat miskin.
“Peningkatan pendapatan serta meminimalisir wilayah kantong kemiskinan. Dengan tekan kuat, tahun 2024 ini kita menargetkan kemiskinan ekstrim menjadi nol persen dan angka kemiskinan turun menjadi 6,65 persen,” ujarnya.
(Don)
