Pasbar, Investigasionline– Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, secara resmi mengusulkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban bencana banjir dan longsor kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Usulan tersebut diajukan untuk membantu warga terdampak sebelum memperoleh hunian tetap dari pemerintah.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, melalui Kepala Pelaksana BPBD Pasaman Barat, Jhon Edward, mengatakan pengusulan DTH telah dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat korban bencana.
“Ya, saat ini kita sudah mengusulkan DTH kepada BNPB menjelang masyarakat memperoleh hunian tetap dari pemerintah,” kata Jhon Edwar, Selasa (16/12).
Ia menjelaskan, Dana Tunggu Hunian tersebut akan diberikan kepada korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan berat, dengan nilai bantuan sebesar Rp600.000 per kepala keluarga setiap bulan.
Bantuan itu, lanjutnya, akan disalurkan hingga pemerintah menyediakan hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak banjir dan longsor.
Berdasarkan data BPBD Pasaman Barat, akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, tercatat sebanyak 29 unit rumah mengalami kerusakan berat.
Rinciannya, sebanyak 18 unit rumah rusak berat dan 11 unit rumah hanyut disapu banjir. Selain itu, terdapat 16 unit rumah rusak sedang dan 38 unit rumah rusak ringan.
Dalam peristiwa tersebut juga dilaporkan lima orang meninggal dunia, tiga orang dinyatakan hilang, serta lima orang lainnya mengalami luka-luka.
Jhon Edward menyebutkan, kerusakan rumah warga tersebut tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
Saat ini, Pemerintah Daerah Pasaman Barat juga telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 22 Desember 2025, mengingat masih terdapat empat nagari yang memerlukan penanganan serius karena akses transportasi belum sepenuhnya lancar.
Empat nagari tersebut yakni Tinggam Nagari Sinuruik, Maligi, Katiagan, dan Ranah Batahan, yang hingga kini masih membutuhkan perhatian intensif dari pemerintah.
Selain itu, jumlah warga yang mengungsi di Tinggam Talamau mencapai sekitar 380 orang. Pemerintah daerah memastikan logistik terus disalurkan secara rutin ke lokasi pengungsian.
Tidak hanya rumah warga, dampak bencana juga dirasakan pada berbagai fasilitas umum, seperti 11 sekolah, tiga fasilitas kesehatan, 30 tempat ibadah, 1.904 meter jaringan irigasi, 14 jembatan, serta 4.341 meter jalan yang mengalami kerusakan.
Di sektor pertanian, tercatat sekitar 915,5 hektare lahan pertanian dan 12.071,5 hektare lahan perkebunan terdampak bencana banjir dan longsor tersebut.
Pemerintah Daerah Pasaman Barat menegaskan akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara bertahap hingga kondisi daerah kembali pulih seperti sediakala.
Namun demikian, masyarakat diminta tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat cuaca ekstrem akibat fenomena hidrometeorologi masih berpotensi terjadi, terutama bagi warga yang tinggal di lereng perbukitan dan di sepanjang bantaran sungai. fat
About the Author
