Tak bisa dipungkiri dan terjadi di negeri ini. Biaya politik yang tinggi, melahirkan kepala daerah bermental proyek. Buktinya, banyak kepala daerah yang terjerat kasua korupsi. Apakah, ini bukti ada kesalahan mendasar dalam sistim pemerintahan di negara ini. Dan, akibat Pilkada langsung menelan biaya tinggi
Sudah banyak kepala daerah diproses menjadi tersangka melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kalau dihitung sejak berdirinya KPK tahun 2002 lalu, sudah ada 100 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, terutama berkaitan dengan fee proyek.
Tentu, timbul pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Pasti ada alasan yang membuat kepala daerah berani mempertaruhkan hidup untuk berbuat korupsi. Banyak dijadikan alasan dan nekat untuk melakukan. Logikanya, menjadi kepala daerah seseorang harus mengeluarkan biaya besar. Untuk Gubernur, bisa menghabiskan ratusan miliyar, bupati/walikota bisa mencapai puluhan miliyar.
Sementara, gaji kepala daerah sangat jauh dibanding biaya dikeluarkan. Alhasil, setelah terpilih, kepala daerah akan berpikir, bagaimana mengembalikan dana yang telah dikeluarkan tersebut. Terpaksa melakukan segala cara, termasuk masuk ke ranah proyek menjadi sumber tambahan penghasilan
Belum lagi, harus mengumpulkan dana besar untuk ikut Pilkada priode kedua. Ini menjadi alasan, kepala daerah mati matian mencari cara instan mendapatkan uang dengan cara korupsi. Dan, juga menjadi penyebab, kepala daerah menjadikan fee proyek untuk mengembalikan biaya politik tinggi
Proyek tidak saja menjadi sumber penghasilan, tapi juga menjadi penyebab perpecahan antara kepala daerah dan wakil. Bukan rahasia umum, saat mencalonkan diri, tampak mesra, setelah menjabat, setahun berjalan mulai berseberangan. Penyebabnya, pembagian ‘kue proyek’ tak sesuai kesepakatan.
Biasanya, untuk fee proyek atau pengaturan pemenang saat lelang, memang kepala daerah tak terlibat langsung. Ada istilah ‘Kepala Daerah Malam’ yang mengatur semuanya. Melalui merekalah, semua urusan diserahkan. Mau menang tender, mau dapat proyek, pandai pandailah dengan ‘Kepala Daerah Malam. Termasuk juga, ada indikasi jual beli jabatan.
Diakui, Pilkada langsung dengan biaya politik yang tinggi ini, menjadi penyebab kepala daerah, terjerat kasus korupsi. Karena, biaya dikeluarkan tak sesuai gaji yang diterima. Ujung ujungnya, pengabdian menjadi sumber mata pencaharian. Tak terpikirkan lagi, kesejahteraan rakyat. Karena, harus mencari ganti yang hilang, mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Bersambung
Penulis
Novri Investigasi
About Author
