Oleh : Novri Investigasi

Diakui, beberapa tahun belakangan ini, dana pusat melalui dana APBN turun drastis di Sumbar. Ini terlihat turunnya status beberapa balai yang menggelola dana APBN didaerah ini. Sekedar ilustrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, punya perpanjangan tangan mengelola dana APBN di seluruh provinsi melalui balai

Empat balai yang mengelola dana pusat itu, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Direktur Jenderal Cipta Karya), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (Direktur Jenderal Bina Marga), Balai Wilayah Sungai Sumatera V (Direktur Jenderal Sumber Daya Air) dan Balai Perkereta apian (Direktur Jenderal Perhubungan Darat).

Beberapa balai, seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) sekarang berstatus Balai Kecil dan berinduk ke Pekanbaru. Begitu juga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang, hanya mengelola dua provinsi, Sumbar dan Bengkulu. Termasuk juga Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan Balai Perkereta Apian.

Dengan turunnya status itu, juga disebabkan rendahnya serapan dana pusat melalui APBN di Sumbar. Penyebab lain, Komisi V yang bermitra dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian PDTT , BMKG dan badan lainnya, hanya satu orang duduk dari Sumbar, yaitu Athari Gauthy Ardi, fraksi Partai Amanat Nasional.

Padahal, Komisi V merupakan Komisi Mata Air untuk peningkatan infrastruktur didaerah melalui perjuangan di Komisi ini. Juga disebabkan, rendahnya kinerja kepala balai dalam menjemput bola. Terkesan menerima anggaran yang telah ditentukan pusat. Alhasil, dari tahun ke tahun serapan dana APBN tak pernah naik.

Penuturan Athari Gauthy Ardi, saat audensi dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), saat ini ia berjuang sendirian di Komisi V. Sebelumnya ada juga Ade Rezki Pratama, Fraksi Partai Gerindra, namun sekarang sudah pindah ke Komusi IX. Padahal, Komisi V ini, bermitra dengan Kementerin Umum dan Penataan Ruang. Hingga peluang untuk menyedot dana pusat lebih besar.

Ironinya lagi, kepala daerah, terutama Pemrov Sumbar, kurang berkoordinasi dengannya. Padahal, Pemrov Sumbar, serapan APBDnya, banyak digunakan untuk kegiatan rutin. Dan, perlu suntikan dana APBN untuk pembangunan infsrastruktur didaerah ini.

Namun, beberapa kepala daerah kabupaten/kota sudah berkoordinasi dengan Athari Gauthy Ardi untuk meraup dana pusat melalui Komisi V yang digawangi Athari. Sejak dilantik menjadi anggota DPR RI dan dipercayakan di Komisi V, Athari sudah ratusan miliyar menguncurkan dana APBN untuk dapilnya.

Bahkan, tahun 2022 ini, Athari membawa dana APBN ke Dapilnya senilai Rp137 Miliyar. Dana APBN sebesar itu, dialokasikan untuk program Kotaku, Pisew, Sanimas, Sanitasi Pedesaan, Sanitasi LPK, Pansimas, BPJS, P3TGAI, Normalisasi Batang Lembang, Normalisasi Batang Tapan, Bus Sekolah, Bantuan Bumneg dan Desa Wisata.

Harapan kita, kedepan ada lagi anggota DPR RI asal Sumbar masuk ke komisi V. Sehingga, perjuangan mendapatkan dana APBN untuk infrastruktur Sumbar, makin meningkat. Begitu juga kepala daerah agar berkolaborasi dan koordinasi dengan anggota DPR RI di komisi V untuk membantu meluncur dana APBN didaerah yang dipimpinnya. Semoga.