Pekerjaan proyek ‘cara seksi’ mencari keuntungan. Terbuka peluang mengumpulkan pundi pundi kekayaan. Salah satu cara instan mengembalikan tingginya biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Legislatif (Pileg)
Permainan berjemaah mengiringi, setoran awal, uang dan fee pada pekerjaan proyek itu. Bisa melibatkan kepala daerah, kepala bidang, PPK dan rekanan. Ada juga peranan mafia, timses maupun walikota malam
Setoran Uang Muka
Sudah akrab ditelinga, sudah viral didunia jasa konstruksi, korupsi itu berawal dari pihak kontraktor. menyetor uang kepada dinas sebagai pelicin untuk memenangkan lelang. Nilainya pun bervariasi 10 – 20 %, dari nilai proyek
Aliran dananya melibatkan banyak orang yang terlibat dalam pekerjaan. Bahkan, untuk mengamankan permainan, juga mengalir ke beberapa lembaga. Pemberian bisa langsung atau cas via transfer pakai rekening orang lain dan beberapa cara lainnya yang susah terlacak
Ada Uang Ada PL
Begitu juga untuk paket Penunjukkan Langsung (PL). Rekanan jika ingin mengerjakan paket PL yang berasal dari dana Pokir, harus rela mengeluarkan setoran terlebih sebelum paket dikerjakan. Jumlahnya pun bervariasi, 12,5 %, bahkan ada yang berani mematok uang muka 20%
Ada uang muka, ada PL, istilah yang menyala, saat negoisasi terjadi. Melalui pihak ketiga, cara aman pemilik pokir untuk mendapatkan fee. Disebut sebut ada jatah 2,5% pihak ketiga yang menghubungkan rekanan dengan pemilik pokir. Gaya main yang tak asing lagi dibalik paket PL
E Katalog Peran PPK
E Katalog, peluang terbuka lebar untuk mencari keuntungan. Karena, peranan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) sangat menentukan rekanan yang akan mengerjakan proyek yang ada. Tinggal memilih rekanan jagoan yang biasa diajak nego. Proses tak berbelit, mudah dan praktis.
Tak ada persaingan sehat, mainkan intimidasi dan diskriminasi. Prosesnya, PPK tinggal mengundang rekanan untuk ikut serta. Mengunci rekanan lain yang ingin berpatisipasi. Meski, demikian tanggungjawab pekerjaan sepenuhnya ditangan PPK. Dalam perjalanan pekerjaan bermasalah, PPK yang bertanggung. Ada resiko dibalik keuntungan
Berpengaruh Terhadap Mutu Pekerjaan
Biaya siluman yang dibagi bagikan itu, berimbas pada pekerjaan proyek dilapangan. Pekerjaan tidak sesuai standar, spesikasi teknis, mengalami kerusakan, tak bertahan lama. Bahkan, ada yang mangkrak. Sebab, anggaran yang tersedia, sudah terpotong biaya siluman, material dimainkan, mark up dilakukan
Semua itu, dilakukan untuk menutupi anggaran yang sudah di setor dari awal. Logikanya, jika nilai pekerjaan Rp1 Miliar. 20 % persen untuk uang pelicin, 11 % PPN/PPH, 5 % untuk lembaga, 2% pengeluaran tak terduga, 10 – 15 % mencari keuntungan. Nah, dari anggaran Rp1 Miliyar 50 % sudah hilang untuk biaya siluman.
Sisanya untuk fisik pekerjaan. Agar pekerjaan tetap selesai, tentu mark up dan ‘maling dilakukan’ rekanan. Tak peduli tepat mutu, tak peduli bertahan lama. Tak perduli rusak setelah serah terima. Terpenting dapat pekerjaan, dapat keuntungan. Ditengah susahnya memperebutkan ‘kue proyek’ yang tersedia dan tak sebanding dengan banyaknya rekanan memperebutkan.
Penulis
Novri Investigasi
About the Author
