
Oleh : Aulia Dosen Universitas Andalas
Terdapat beragam pandangan terkait dengan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) yang saat ini menjadi sorotan dalam ranah politik. Salah satunya adalah pandangan yang menyatakan bahwa Bansos yang diberikan saat ini dijadikan sebagai alat politik untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, seperti Prabowo – Gibran.
Namun, penting untuk menguraikan beberapa analisis terkait dengan pernyataan tersebut:
Bansos sebagai Tanggung Jawab Negara:
Sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara, Bansos bertujuan untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program Bansos sendiri telah direncanakan dan disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pentingnya diingat bahwa Bansos bukanlah politik uang atau sogokan untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Ini adalah bagian dari program pemerintah yang menggunakan dana publik untuk kesejahteraan masyarakat.
Bahaya Politisasi terhadap Demokrasi dan Citra Pemerintah:
Pendapat yang menganggap politisasi Bansos sebagai ancaman bagi demokrasi dan citra pemerintah tidaklah tidak beralasan. Politisasi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan di masyarakat serta mengganggu proses demokrasi yang seharusnya adil dan transparan. Selain itu, politisasi Bansos juga berpotensi merusak citra pemerintah, yang seharusnya dihormati dan dipercaya oleh rakyat.
Peran Kemensos dalam Penyaluran Bansos:
Keluhan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos), yang dipimpin oleh pejabat dari PDIP, diabaikan atau dipinggirkan dalam penyaluran Bansos, perlu diperhatikan. Kemensos memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dan terverifikasi, serta mekanisme yang efektif dalam menyalurkan Bansos. Menteri Sosial yang kompeten, seperti Tri Rismaharini, seharusnya dilibatkan secara aktif dalam proses ini.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran Bansos, serta memastikan keterlibatan semua pihak yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut.
Kesimpulan : Membangun Kesejahteraan Tanpa Politisasi
Mengatasi politisasi bansos memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawas dan masyarakat Sipil. Penting untuk menjaga Bansos sebagai instrumen kesejahteraan yang netral secara politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa terpengaruh oleh agenda politik tertentu. Dengan demikian Indonesia dapat melangkah maju dalam membangun demokrasi yang kuat dan masyarakat yang sejahtera.