Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, menetapkan lahirnya Hari Pers Nasional (HPN) 9 Pebruari yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Biasanya, perayaan HPN ini, menjadi panggung bagi wartawan untuk menunjukkan eksistensi diri dan organisasi. Dan biasanya, Kepala Negara, ikut menghadiri perayaan hari jadi pers ini.
Beda yang terjadi tahun 2025 ini, ada dualisme penyelenggaraan. Dan, sama sama menyala dipanggung ketidakpastian. Kita bukan bicara, siapa yang berhak, siapa yang tidak. Cuma bertanya, kenapa semua ini terjadi. Dipertontonkan ke publik. Sebab, perayaan yang dihelat di dua provinsi itu, menyala dalam ketidakpastian, menjadi tanya. Kok, bisa ada dua penyelenggaraan
HPN 2025 yang diselenggaran di dua provinsi itu, juga punya tema yang berbeda. HPN di Banjarmasin mengusung tema ‘Pers Mengawal Ketahanan Pangan dan Kemandirian Bangsa’. Sedangkan di Pekanbaru mengusung tema ‘Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas’ Mungkin, disebabkan adanya dualisme HPN, Presiden mengambil sikap untuk tidak menghadiri. Dan, bisa jadi bentuk kenetralan, tidak berpihak
HPN dualisme penyelenggaraan dan pertama kali tak dihadiri Presiden, hanya diwakili Menteri. Untuk HPN di Kalimantan Selatan diwakili Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Sedangkan di HPN di Pekanbaru, Riau dihadiri secara daring oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Perayaan di dua lokasi ini, juga menjadi arena pembuktian legimitasi
Menariknya, dua kubu yang menyelenggarakan HPN itu, juga dihadiri, tokoh pers, tokoh daerah maupun nasional. Baik itu, kubu Hendry CH Bangun maupun Zulmansyah. Ini membuktikan, meski ada dualisme penyelenggaraan HPN tetap meriah di dua kota yang berbeda. Gegap gempita seromoni tahunan ini, juga menunjukkan eksistensi PWI ditengah masyarakat. Meski dibayangi bayangi dualisme kepengurusan dipanggung ketidakpastian dan arena pembuktian legitimasi
Masih Berharap APBD
Kita kesampingan dulu persoalan yang terjadi di tubuh PWI. Dualisme kepengurusan pusat, juga bakal terjadi dualisme kepengurusan daerah/provinsi. Otomatis. Termasuk juga berpengaruh terhadap kinerja dan kemitraan dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Apalagi, selama ada subsidi dari APBD ataupun BUMN. Dan, gedung ditempati asset pemerintah daerah
Tentu perlu ekstra hati hati, sebelum terjadi permasalahan dikemudian hari. Karena, salah salah menggunakan anggaran, berujung permasalahan. Lebih baik, selesaikan persoalan internal, sebelum menjalin kerjasama dengan ekternal. Kembalikan marwah PWI yang telah mendapat tempat di hati masyarakat. Hilangkan ego, utamakan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan. Keruh bisa jadi jernih, kisruh bisa jadi bersih.
Penulis
Novri Investigasi
