Oleh : Novri Investigasi
Pengamat Jasa Konstruksi

Tragis. Begitulah kondisi beberapa rekanan yang mengerjakan proyek di Kota Padang. Pekerjaan selesai, uang tak dibayarkan. Alasannya, kas daerah Pemko Padang kosong. Kok bisa?

Permasalahan ini menimpa hampir semua rekanan. Baik yang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) maupun dinas lain yang berkaitan dengan pekerjaan proyek. Sudah memasuki minggu kedua Januari 2022, uang pekerjaan proyek tahun 2021 tak kunjung juga cair

Alasan kas Pemko Padang kosong, akibat penanganan Covid19, perlu dipertanyakan. Sebab, dari awal sudah dibuat perencanaan, dilelang dan dilakukan pekerjaan fisik. Artinya, Pemko Padang sudah menyediakan dana untuk pekerjaan proyek tersebut sampai selesai.

Kalaupun terpakai untuk penanganan Covid19, tentu dilakukan pemotongan anggaran dan mengurangi volume pekerjaan sesuai dengan anggaran tersedia. Seperti yang pernah dilakukan tahun 2020. Tapi, itu tak dilakukan, penanganan covid19 jalan, pekerjaan proyek terus dilakukan. Saat tak lagi punya anggaran, uang yang tersedia untuk proyek dimanfaatkan.

Akibatnya, rekanan “tapakik dan menjerit pilu”. Mereka mati matian menyelesaikan pekerjaan proyek. Untuk mengambil termyn rekanan “tunggang langgiang” meminjam uang kiri kanan agar termyn tercapai. Sekarang, saat pekerjaan selesai, uang pekerjaan belum dibayarkan. Hutang “baserak” di Bank maupun pinjam pihak lain, sudah jatuh tempo.

Sementara rekanan menjanjikan dibayar setelah proyek selesai, tak tertepati. Karena uang mereka tertahan di Pemko Padang. Nasib tragis rekanan berujung penderitaan panjang. Mereka dikejar hutang. Untuk hutang material di Toko Bangunan masih bisa dijanjikan, tapi hutang Bank dan pihak ketiga tak bisa dijanjikan. Karena bunga berjalan terus.

Terlepas jeritan pilu rekanan, terlilit hutang untuk menyelesaikan pekerjaan, tentu timbul pertanyaan. Dari pos anggaran mana yang akan diambilkan Pemko Padang untuk menutupi pembayaran proyek tahun 2021 tersebut. Apakah tak terjadi penyalahgunaan anggaran dan tak tepat sasaran.

Dan, apakah anggaran tahun 2022 tersedot untuk menutupi kekurangan anggaran proyek 2021. Lalu, bagaimana dengan pekerjaan tahun 2021 yang masih jalan sekarang ini dengan perpanjang waktu dan dikenakan denda. Karena beberapa pekerjaan proyek tahun 2021 tak selesai dan diberikan perpanjangan waktu 50 hari kerja. Bagaimana pula pembayarannya. Entahlah. Tunggu saja