Ironi, itulah yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Padang. Kelola puluhan miliyar proyek pembangunan kelas SDN, tapi kontornya masih kontrak. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Padang ini, berkantor di Gedung Bagindo Aziz Chan

PADANG, INVESTIGASI_Untuk tahun 2022 ini, Dinas Pendidikan Kota Padang, menggelontorkan dana puluhan miliyar untuk pembangunan ruang kelas baru SDN. Empat SDN yang menerima pembangunan ruang kelas baru itu, nilainya sangat fantastis. Diantaranya, pembangunan ruang kelas baru SDN 20 Lubuk Tarok, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Rp10.026.778.411.52, SDN 27 Anak Aia, Kecamatan Koto Tangah Rp9.409.356.735.00

SDN 09, Kecamatan Nanggalo Rp10.157.557.340.00, SDN 10 Sungai Sapih Rp9.235.770.270.00. Itupun belum termasuk beberapa SDN lain yang nilainya juga mencapai puluhan miliyar. Menariknya, turunnya dana fantastis itu, tak dibarengi kantor yang kondusif. Padahal, disamping sibuk dengan laporan pekerjaan proyek, juga disibukan kegiatan lain menyangkut masalah pendidikan.

Wajar saja, masih kontraknya Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang, sementara dana APBD dikelola puluhan miliyar, menuai kecaman berbagai kalangan. H. Maidestal Hari Mahesa, mantan anggota dewan Kota Padang, sangat geram melihat kondisi ini. Katanya, Kota Padang kota pendidikan, tapi sangat disayangkan dan disesalkan
Kantor Dinas Pendidikan tidak ada, malah masih kontrak.

“Padahal, Dinas Pendidikan mengelola puluhan ribu orang yang mengurus pendidikan. Jika digabung dengan dana proyek tahun 2022 ini, Dinas Pendidikan, mengelola dana APBD mengelola ratusan miliyar. Kok, kantornya masih kontrak di Kampus Bung Hatta Ulak Karang,” kata Esa seraya mengatakan, bagaimana dengan Pemko dan DPRD, kok tak punya pemikiran

Ia juga mengatakan, walikota dan anggota DPRD dinilai tak punya empati. Bayangkan, Kota Padang, katanya kota pelajar, kota pendidikan dan kota Ramah Anak. Bahkan, sudah banyak meraih penghargaan. Sementara, kantor yang mengurus hak mendasar warga di kota sekaya dan seindah ini, pemerintah dan DPRD tak perduli.

“Seharusnya, disediakan kantor dan fasilitas yg nyaman untuk orang orang yang mengurus pendidikan. Apa guna tanah yang sudah dibeli di pusat pemerintahan by pass. Apa guna tanah yang sangat luas dibeli di samping PDAM dibeli menghabiskan anggaran milyaran dan lokasi lainnya. “Khan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kantor Dinas Pendidikan,” katanya

Maidestal Hari Mahesa yang akrab disapa Esa, juga mengatakan, apa guna belanjakan uang rakyat dengan membeli hal hal yang tidak prioritas. Masa membangun Gedung Kantor Dinas Pendidikan saja tidak bisa. Jika begini, dihimbau kepada seluruh guru se Kota Padang, pensiunan guru, tenaga pendidik dan pegawai di dinas pendidikan untuk menanyakan masalah ini. Karena, ini menyangkut hak mereka

“Sebab, kantor dinas pendidikan, tempat mengurus, koordinasi, konsultasi. Bahkan, seluruh administrasi para guru dan lainnya diurus dikantor. Apa gerangan terjadi, jika kantor nya berpindah dan tidak permanen. Tentu sangat beresiko untuk mengurus administrasi serta soal arsip dan lainnya. Bagaimana mereka akan nyaman mengurus pendidikan, jika kantor tak ada,” kata Esa mengakhiri. Nv